RPI: Polri butuh reformasi budaya, bukan reposisi atau ganti kapolri

Persoalan yang harus dibenahi di internal Polri tidaklah sesederhana itu. Kalau memang serius ingin membenahi Polri, harus dipahami secara benar apa persoalan yang mendasar harus segera diperbaiki. Dia membeberkan setidaknya terdapat enam budaya yang

Jakarta (ANTARA) - Rumah Politik Indonesia (RPI) menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membutuhkan reformasi budaya, bukan sekadar reposisi atau pergantian kepala polri (kapolri).

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan beberapa kebiasaan buruk yang sudah membudaya harus menjadi target utama untuk dilakukan reformasi di internal Polri.

"Persoalan yang harus dibenahi di internal Polri tidaklah sesederhana itu. Kalau memang serius ingin membenahi Polri, harus dipahami secara benar apa persoalan yang mendasar harus segera diperbaiki," tutur Fernando dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia membeberkan setidaknya terdapat enam budaya yang harus direformasi. Pertama, transparansi yang selama ini sudah dilakukan oleh Polri harus semakin baik ke depannya, terutama dalam perekrutan anggota dan penempatan pejabat Polri.

Walaupun selama ini transparansi sudah dilakukan oleh Polri, dirinya berharap dengan semakin transparannya Polri maka masyarakat akan semakin percaya terhadap semua proses yang dilakukan.

Budaya kedua, lanjut dia, yakni penindakan tegas terhadap personel Polri yang melakukan pelanggaran atau bahkan sudah mencoreng nama baik institusi Polri. Ketiga, terus dilakukan pemberian penghargaan dan hukuman terhadap personel yang memang layak menerimanya.

Fernando menambahkan keempat, yaitu perbaikan terhadap tingkat kecepatan layanan, apalagi saat ini waktu respons yang cepat mendapatkan perhatian lantaran adanya anggapan di masyarakat bahwa pemadam kebakaran lebih cepat pelayanannya dibandingkan polisi.

"Tugas dan fungsi Polri adalah mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat yang membutuhkan respons cepat," ucap dia.

Kelima, sambung dia, budaya akuntabilitas yang merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat tata kelola yang baik, sehingga harus menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh Polri.

Kemudian, keenam, dirinya menuturkan memperbaiki moral seluruh personel Polri. Seluruh jajaran Polri harus memiliki niatan dan semangat yang sama untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat serta menjaga nama baik institusi.

Dikatakan bahwa Polri merupakan salah satu pilar penting dalam berbangsa dan bernegara, yang tugas utamanya dalam bidang keamanan.

Menurut Fernando, peran vital yang dimiliki Polri mencakup menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak sesederhana yang dipikirkan oleh beberapa pihak jika ingin membenahi Polri.

Namun demikian, ia berpendapat Polri telah merespons baik tuntutan dari masyarakat untuk melakukan perbaikan internal, yang dapat terlihat dari pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Diharapkan tim tersebut akan mampu melakukan inventarisasi dan memahami persoalan yang menyebabkan Polri mendapatkan sorotan dari publik, sehingga mengambil langkah yang strategis dan tepat untuk melakukan perbaikan," kata Fernando menambahkan.

Tidak bisa dipungkiri, kata dia, selama ini Polri sudah banyak melakukan perbaikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kendati begitu, dirinya mengingatkan semangat untuk melakukan perbaikan Polri harus dilakukan dengan niat dan motivasi yang tulus.

"Jangan sampai ada agenda tersembunyi yang bisa berdampak terhadap pelemahan dan merusak Polri," ungkapnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain