Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional yang bakal digelar pada Senin (8/12) hingga Rabu (10/12) mendatang.

Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Selasa mengatakan Musrenbang HAM Nasional ini merupakan yang pertama di Indonesia.

Menurut dia, langkah ini merupakan tonggak sejarah pembangunan HAM sebagai aset yang tidak berwujud (intengible asset).

“Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” ucapnya.

Dia menjelaskan Musrenbang HAM Nasional merupakan bagian dari rencana strategis nasional, sekaligus tindak lanjut dari amanat Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan aspek HAM dalam butir pertama.

Musrenbang itu, tuturnya, akan merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM nasional untuk mewujudkan rencana strategis, mengarusutamakan HAM dalam pembangunan nasional, dan mencapai target Indonesia memimpin dunia pada tahun 2045.

“HAM adalah salah satu intengible asset termahal yang dimiliki dunia yang berada dalam imajinasi setiap orang, akan dirumuskan dalam langkah-langkah dan perencanaan teknis dan strategis, dan dalam kebijakan teknokratik dalam pembangunan nasional untuk masa yang akan datang,” kata dia.

Pigai menyebut musrenbang tersebut direncanakan dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy dan dihadiri oleh kementerian/lembaga, hingga kepala daerah.

“Sudah dilakukan pertemuan dengan Kepala Bappenas dan jajarannya, dan Kepala Bappenas menyatakan kesanggupan. Akan diisi oleh kementerian/lembaga, menteri/lembaga yang akan jadi narasumber dalam konteks pembangunan HAM nasional tersebut, termasuk juga pimpinan Polri/TNI, Kementerian Dalam Negeri, akan jadi narasumber,” ujarnya.

Baca juga: Kemenham "kick-off" Satu Data HAM sebagai jendela kondisi hak asasi RI

Baca juga: Kemenham dorong percepatan pembentukan SNPP berbasis HAM

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.