Para pengusaha bahkan menyampaikan bahwa lebih baik impor karena dalam menjalankan usaha di dalam negeri terlalu banyak kepentingan yang harus dihadapi,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjalin kerja sama terkait solusi menghadapi hambatan nontarif di Indonesia melalui riset dari peneliti BRIN.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan, hambatan nontarif yang ada saat ini dinilai belum sesuai standar internasional.

“Para pengusaha bahkan menyampaikan bahwa lebih baik impor karena dalam menjalankan usaha di dalam negeri terlalu banyak kepentingan yang harus dihadapi,” ujar Mendag.

Lebih lanjut, ia menyebut para pelaku usaha, termasuk Gabungan Perusahaan Perkebunan (GPPI) mengeluhkan mahalnya biaya logistik dan lemahnya daya saing.

Baca juga: Ekonom: Kebijakan nontarif tetap diperlukan hadapi aturan tarif AS

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menegaskan, komitmennya untuk mendukung Kemendag dalam mengatasi berbagai kendala yang mengganggu kinerja perdagangan nasional, salah satunya hambatan nontarif.

Arif menyampaikan, BRIN akan mengerahkan para peneliti, termasuk menggandeng perguruan tinggi, untuk memperkuat riset di bidang ekonomi dan keuangan sesuai kebutuhan kementerian.

Ia menegaskan pentingnya memastikan arah riset benar-benar berbasis kebutuhan Kemendag.

“Kami akan melibatkan perguruan tinggi agar riset-riset BRIN, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, selaras dengan kebutuhan kementerian,” ujarnya.

Baca juga: Perekonomian Indonesia bisa mendapatkan manfaat nyata dari RCEP

Selain itu, ia mengatakan bahwa BRIN dan Kemendag akan segera berkomunikasi lebih intens, termasuk melalui lokakarya (workshop) untuk memetakan isu strategis tahun 2026.

“Kita perlu mendiskusikan isu-isu strategis 2026, mana yang penting untuk segera diriset, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan begitu, hasil riset BRIN dapat menjadi fondasi bagi Kemendag dalam merumuskan kebijakan dan regulasi,” katanya.

Arif juga menegaskan, BRIN akan membuat roadshow agar peneliti tidak hanya bekerja berdasarkan minat pribadi dan hasil riset dan inovasi yang dilakukan bisa memberikan dampak nyata.

“Kami ingin memastikan riset dilakukan berdasarkan kebutuhan kementerian, agar hasilnya benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya.

Baca juga: Peneliti: kebijakan perdagangan Indonesia perlu lebih terbuka

Sementara itu, Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian menambahkan bahwa hambatan nontarif akan menjadi salah satu fokus kajian BRIN dan pihaknya melakukan penelitian dengan kombinasi metodologi yang komprehensif.

“Kami siap melakukan riset dengan pendekatan soft science dan hard science, termasuk mengkaji aspek keamanan laut dan membandingkan berbagai regulasi yang berlaku. Apakah benar hambatan tersebut murni hambatan non tarif, atau ada variabel lain yang turut mempengaruhi,” jelasnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.