Penguatan perencanaan itu merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan.
Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) bersama Kementerian PPN/Bappenas memperkuat perencanaan kebijakan, serta percepatan pelaksanaan kawasan industri prioritas yang termasuk PSN untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, menyampaikan penguatan perencanaan itu merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan.
Menurut dia, pihaknya hari ini melakukan pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy di Jakarta, dengan salah satu isu yang disoroti dalam pertemuan itu yakni hambatan perizinan dasar, terutama pada penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR).
Dia menyatakan, proses yang belum seragam di daerah berdampak pada percepatan kawasan industri prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kawasan berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) karena perbedaan interpretasi, serta sinkronisasi tata ruang yang belum optimal.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum HKI menegaskan komitmen pihaknya untuk memperkuat monitoring, mengurangi hambatan (bottleneck) perizinan, mempercepat konsultasi dengan anggota, dan memberikan masukan berbasis data untuk penyusunan kebijakan industri.
Sinergi antara HKI dan Bappenas kata dia pula, diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang semakin kondusif bagi percepatan investasi dan perluasan aktivitas industri, sekaligus mendorong penyelarasan kebijakan yang lebih efektif antara pusat dan daerah.
Selain itu, Ketua Umum HKI menyampaikan bahwa Bappenas diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai bottlenecking yang dihadapi kawasan industri, agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal dan target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen pada tahun 2029 dapat tercapai.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan dukungannya terhadap langkah HKI dalam mempercepat pengembangan kawasan industri prioritas.
“Bappenas mendukung dan akan mengawal upaya HKI dalam mengurangi hambatan perizinan serta mempercepat implementasi Kawasan Industri Prioritas dan PSN, demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.” kata dia.
Sebagai tindak lanjut, HKI dan Bappenas menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Penguatan Perencanaan Kebijakan serta Percepatan Pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2025–2029 dan PSN Berbasis Kawasan Industri.
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana dan Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti pada Kamis, 4 November 2025 di Gedung Bappenas, Jakarta.
Pada kesempatan yang sama, Bappenas juga menandatangani MoU dengan PT Pindad mengenai kolaborasi percepatan pengembangan kendaraan nasional.
Penandatanganan MoU tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda strategis Bappenas dalam memperkuat ekosistem industri nasional.
Untuk memastikan implementasi MoU berjalan efektif, HKI mengusulkan adanya pembentukan tim bersama yang terdiri dari HKI, Bappenas, dan kementerian/lembaga teknis terkait.
Tim ini bertugas melakukan pengawalan ketat terhadap perizinan yang menghadapi hambatan, khususnya untuk proyek-proyek kawasan industri yang masuk dalam daftar RPJMN dan PSN.
Rapat berkala diperlukan guna membahas temuan hambatan di lapangan dan memastikan percepatan eksekusi proyek prioritas tersebut, sehingga realisasi PSN tidak hanya kuat di sisi kebijakan, tetapi juga nyata dalam implementasi.
Melalui sinergi ini, HKI menegaskan bahwa kawasan industri Indonesia harus semakin kompetitif, terhubung, dan berkelanjutan.
Kolaborasi ini juga diyakini dapat memberikan dorongan nyata bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk target 8 persen pada tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029.
Baca juga: Kemenperin tegaskan penguatan mutu kemasan pacu daya saing industri
Baca juga: Asosiasi sebut penguatan balai uji Kemenperin pacu kualitas produk
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
