Setiap hari harus jadi hari antikorupsi, bukan hanya 9 Desember
Semarang (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan agar budaya dan komitmen antikorupsi diterapkan setiap hari dan tidak sekadar bersifat seremonial.
"Setiap hari harus jadi hari antikorupsi, bukan hanya 9 Desember," katanya, saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Semarang, Kamis.
Peringatan Hakordia 2025 mengangkat tema "Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif".
"Harapannya ini menjadi simbol yang bisa dilakukan oleh seluruh penyelenggara negara, ASN, dan seluruh pegawai di wilayah Pemerintah Provinsi Jateng," katanya.
Ia menilai kegiatan yang melibatkan kepala daerah, pimpinan OPD, serta berbagai unsur pemerintahan tersebut merupakan langkah positif.
Baca juga: KPK berkoordinasi dengan Mensesneg agar Presiden hadir di Hakordia 2025
Meski begitu, ia kembali menekankan bahwa semangat antikorupsi tidak boleh berhenti sebagai slogan tahunan.
Ia menyebut koordinasi dan supervisi dengan inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota akan terus dilakukan untuk memperkuat pencegahan korupsi.
"Kami selalu berinteraksi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan inspektorat. Itu dilakukan untuk menilai kinerja dan melakukan perbaikan," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menekankan budaya integritas kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat supaya terhindar dari praktik korupsi.
"Seperti disampaikan Pak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kita membiasakan diri setiap hari sebagai hari antikorupsi," katanya.
Ia juga meminta kepada kepala daerah kabupaten/kota di wilayahnya untuk memperluas gerakan antikorupsi dari desa hingga kota.
Baca juga: KPK tunggu penyidik pulang dari Arab Saudi untuk lanjutkan kasus haji
"Sebagai pejabat publik, ini momentum yang sangat berharga untuk mereview bahwa Hari Antikorupsi Dunia tidak hanya peringatan. Kita membiasakan diri setiap hari menjadi hari antikorupsi di Jateng," katanya.
Pemprov Jateng telah melakukan berbagai upaya mencegah korupsi. Bahkan, skor Monitoring Center Prevention (MCP) KPK untuk Pemprov Jateng pada 2024 tembus 90,8.
Kemudian, nilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Jateng pada 2023–2024 mencapai 98,29 atau tertinggi nasional.
Jateng juga merupakan satu-satunya provinsi kategori "terjaga" dalam Indeks Integritas KPK dengan nilai 79,47, serta menjadi provinsi dengan desa antikorupsi terbanyak, yakni 113 desa di 29 kabupaten.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
