Presiden juga memerintah untuk sangat berhati-hati menerbitkan perizinan. Amanah ini saya jaga betul. Tidak satupun izin PBPH baru saya terbitkan untuk penebangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kembali memastikan komitmennya dalam menjaga hutan Indonesia dengan tidak menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru untuk penebangan dan mencabut yang berkinerja buruk sesuai dengan amanah Presiden Prabowo Subianto.

"Sejak awal menjabat, pesan Presiden cuma satu, Jaga hutan dan berani," ujar Menhut Raja Juli Antoni dalam pernyataan diterima di Jakarta pada Kamis.

Menhut Raja Antoni menyebut Presiden Prabowo juga memerintahkan untuk berhati-hati dalam menerbitkan PBPH.

Dia menggarisbawahi bahwa selama dirinya menjabat Menteri Kehutanan tidak ada satupun izin PBPH baru yang diterbitkan untuk penebangan.

Baca juga: Kemenhut: 12 perusahaan terindikasi berkontribusi picu banjir Sumatera

"Presiden juga memerintah untuk sangat berhati-hati menerbitkan perizinan. Amanah ini saya jaga betul. Tidak satupun izin PBPH baru saya terbitkan untuk penebangan. PBPH Yang saya terbitkan semua adalah Jasa Lingkungan yang merupakan izin untuk menanam," kata Menhut Raja Juli Antoni.

Menhut juga menyampaikan bahwa penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya terkait pencabutan 18 PBPH pada Februari lalu.

Kini Menhut Raja Antoni akan kembali mencabut izin 20 PBPH berkinerja buruk di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor.

Baca juga: Kemenhut: Penataan PBPH prioritas strategis untuk pengelolaan hutan

Menhut Raja Antoni menyebut komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga hutan tidak diragukan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), pemulihan 12 juta hektare lahan kritis, hingga menghibahkan lahan pribadi Prabowo di Aceh untuk konservasi Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus).

"Presiden Prabowo jangan diragukan soal jaga hutan. Satgas PKH dibentuk Januari 2025. Kami sudah menyita 3,5 juta hektare sawit ilegal di kawasan hutan. Sekarang lagi bekerja menertibkan pertambangan ilegal," ujarnya.

Menhut Raja Antoni menyebut dirinya telah membuka kerja sama nasional dan internasional yang selama ini macet. Ia lantas meminta dukungan dan doa untuk terus menjalankan amanah yang diberikan Prabowo dalam menjaga hutan Indonesia.

"Amanah jaga hutan ini bentuk pertanggungjawaban saya kepada Presiden dan rakyat Indonesia. Mohon dukungannya," ucap Menhut Raja Juli Antoni.

Baca juga: Di DPR, Menhut: Deforestasi turun di 3 provinsi banjir di Sumatera

Baca juga: Pemerintah imbau perusahaan sawit di kawasan hutan tuntaskan perizinan

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.