Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden RI bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah memperkirakan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional secara merata akan mulai terjadi pada 2030.
Dalam acara Investing on Climate di Jakarta, Jumat, Hashim menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 8 persen dan untuk mencapainya memerlukan energi listrik dan pembangunan yang menciptakan emisi gas rumah kaca tambahan.
"Kita perkirakan dalam lima tahun ke depan memang emisi akan naik. Tapi, dalam 2030-2031 emisi akan semakin berkurang. Itu akibat program dari PLN dan ada beberapa mitigasi-mitigasi," tuturnya.
Pemerintah sendiri dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 merencanakan 76 persen pembangkit listrik sampai dengan 2034 akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Direncanakan juga membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.
Baca juga: Indonesia ajak Swedia turunkan emisi GRK lewat ekonomi karbon
Selain itu, untuk mengimbangi potensi emisi dari sektor energi, pemerintah menargetkan pemulihan lahan kritis dan reforestasi di lahan seluas 12 juta hektare.
"Ini program baru, sudah diumumkan Presiden pada Sidang Umum PBB di New York tanggal 23 September yang lalu dan itu juga disambut positif, luar biasa positif," tuturnya.
Sektor kehutanan sendiri diharapkan mencapai kondisi net sink atau tingkat penyerapan lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan pada 2030 yang dikenal dengan istilah FOLU Net Sink 2030.
Untuk mengimbangi sektor energi, yang diperkirakan baru mencapai puncak emisi pada 2038, maka sektor kehutanan diproyeksikan dapat mencapai -206 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) pada 2035.
Baca juga: MenLH: Dukungan pada TFFF bukti Presiden serius turunkan emisi GRK
Selain itu, pengembangan karbon biru juga terus dilakukan mengingat potensinya untuk menyimpan cadangan karbon di bawah permukaan tanah menyasar sejumlah ekosistem termasuk mangrove dan padang lamun.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia secara resmi sudah menyerahkan dokumen SNDC kepada Sekretariat UNFCCC sebelum berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Brasil pada November 2025.
Di dalam dokumen itu, dinyatakan implementasi SNDC akan dimulai pada 2031 dan berakhir 2035. Target Indonesia tertuang dalam dua skenario yaitu Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP) Low atau LCCP-L dan High atau LCCP-H.
Di dalam skenario LCCP-L diproyeksikan emisi mencapai 1,3 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) dan LCCP-H 1,4 juta ton CO2e pada 2031. Pada 2035, diproyeksikan tingkat emisi mencapai 1,257 juta ton pada LCCP-L dan 1,488 juta ton dalam LCCP-H.
Baca juga: Menteri LH usulkan penjualan reduksi emisi terverifikasi dukung TFFF
Baca juga: Hashim: Dunia internasional sambut baik perkembangan pasar karbon RI
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
