Tahun 1960/1970-an datanglah berbagai perusahaan di dunia ini, melakukan penebangan hutan di Indonesia sehingga menyebabkan hutan-hutan di Indonesia mati oleh banyak negara di dunia ini
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan restorasi hutan gambut yang terbakar merupakan tanggung jawab bersama antarpemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan gambut di Indonesia disebabkan juga oleh kegiatan penebangan hutan oleh perusahan-perusahaan asing sejak tahun 1960.

"Tahun 1960/1970-an datanglah berbagai perusahaan di dunia ini, melakukan penebangan hutan di Indonesia sehingga menyebabkan hutan-hutan di Indonesia mati oleh banyak negara di dunia ini," kata Wapres Kalla saat membuka diskusi internsional terkait solusi krisis kebakaran hutan dan asap di Hotel Shangrila Jakarta, Jumat.

Banyak perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dengan mengambil kayu hasil hutan untuk kemudian diproduksi sebagai perabotan di negaranya.

"Kursi yang di Amerika atau pun negara lain itu sebagian besar berasal dari hutan di Indonesia. Dan karena itu berlebihan, maka hutan-hutan di Indonesia menjadi gundul dan terjadilah bencana (asap) seperti sekarang ini," tambahnya.

Oleh karena itu, penyelesaian persoalan kebakaran hutan dan bencana asap yang puncaknya terjadi dalam kurun tiga bulan terakhir memerlukan kerja sama antarpihak.

"Itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Diperlukan pandangan, metodologi, pengetahuan dan sistem yang terbaik dari para ahli Indonesia dan internasional agar kita tidak salah langkah," katanya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menggelar Diskusi Internasional untuk mencari solusi jangka panjang untuk krisis kebakaran dan asap di Indonesia dengan fokus pada pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.

Dalam diskusi tersebut dihadiri oleh 220 peserta termasuk para ahli terbaik Indonesia dalam menentukan solusi jangka panjang dalam pengelolaan hutan gamnbut.

Forum tersebut dihadiri pula oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2015