Subsidi Angkutan Barang Perintis untuk Tol Laut di Maluku Utara telah memberikan manfaat bagi 15 pelaku usaha di Desa Guaemadu, Jailolo
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan membantu menekan disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah Maluku Utara melalui subsidi angkutan barang perintis guna memperkuat konektivitas serta mendorong akses ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
"Subsidi Angkutan Barang Perintis untuk Tol Laut di Maluku Utara telah memberikan manfaat signifikan bagi 15 pelaku usaha yang berlokasi di Desa Guaemadu, Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, pihaknya terus menghadirkan Angkutan Jalan Perintis untuk memperkuat konektivitas di seluruh Indonesia, termasuk di Timur Indonesia, tepatnya di Maluku Utara.
Pada 2025, katanya, tersedia 309 trayek di 32 provinsi, menjangkau wilayah wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP) agar mobilitas warga tetap terlayani.
Dengan subsidi Rp161 miliar tarif perjalanan tetap terjangkau sekaligus membuka akses ekonomi, pendidikan dan layanan publik bagi masyarakat pelosok.
Ia menambahkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan, tahun 2025 ada 9 trayek angkutan barang perintis di lima provinsi.
Kelimanya yakni Provinsi Kepulauan Riau (1 trayek), Provinsi Kalimantan Utara (1 trayek), Provinsi Maluku Utara (3 trayek), Provinsi Sulawesi Utara (2 trayek) dan Provinsi Papua Selatan (2 trayek).
“Kita bersyukur program angkutan barang perintis di Maluku Utara menunjukkan perkembangan signifikan. Dimulai pada tahun 2024, layanan ini fokus pada rute Pelabuhan Matui – Desa Guaemadu (17 km)," tutur Aan.
Sepanjang tahun tersebut, lanjut Aan, capaian operasional mencakup pengangkutan 1.553 tonase barang, terlaksana dalam 320 ritase, dengan total jarak tempuh 5.440 km.
Terpisah, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai berdasarkan data Sistem Informasi Geografis Komoditas (SIGM) Kementerian Perdagangan tahun 2025, implementasi subsidi angkutan barang perintis dan Tol Laut terbukti sangat efektif.
Layanan itu memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan material penting, mencakup pengangkutan berbagai jenis barang seperti mie instan, air mineral, minuman ringan, daging ayam ras, ayam beku, beras, makanan ringan, minyak goreng, gula, tepung terigu dan keramik.
“Program ini berhasil menekan tingkat disparitas harga di Kabupaten Halmahera Barat (Maluku Utara), dengan potensi pengurangan mulai dari minimal 3 persen hingga mencapai 30 persen, utamanya dicapai melalui efisiensi biaya logistik,” kata Djoko.
Ia juga menjelaskan keberhasilan ini mendorong perluasan layanan pada tahun 2025. Anggaran ditingkatkan secara substansial untuk membuka dua trayek baru, yaitu Pelabuhan Matui - Desa Transgoal (27 km) dan Pelabuhan Matui - Kecamatan Ibu (60,7 km).
Djoko yang juga Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata ini menekankan, untuk menjaga keberlangsungan program itu dibutuhkan dukungan dan kolaborasi pemerintah daerah untuk mengusulkan angkutan barang perintis guna menekan disparitas harga bahan pokok.
Selain itu subsidi yang telah tersedia dari tol laut hingga angkutan barang perintis pada Kementerian Perhubungan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Maluku Utara.
Ia juga menyoroti potensi muatan balik (muatan kembali) belum maksimal dimanfaatkan oleh pemerintah setempat. Optimalisasi muatan balik itu sangat penting untuk menekan biaya logistik secara keseluruhan dan meningkatkan efisiensi ekonomi daerah.
"Di Maluku Utara, hasil kopra, pala, cengkih dan ikan tuna merupakan komoditas yang bisa diangkut dari pedalaman ke kapal tol laut untuk diangkut ke Pulau Jawa,” katanya.
Agar manfaat Tol Laut dirasakan optimal, tegas Djoko, pemda harus mengambil peran ganda. Pertama, mereka wajib melakukan pengawasan harga barang yang termasuk dalam muatan Tol Laut untuk menjamin program mencapai tujuannya, sehingga proses evaluasi dapat berjalan efektif.
Kedua, pemda juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi guna mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pemanfaatan program secara keseluruhan.
“Maluku Utara berharap Angkutan Udara Perintis juga dapat hadir untuk dapat menghubungkan daerah 3TP," kata Djoko.
Baca juga: Menhub: Jajaran siaga 24 jam di Natal-Tahun Baru hadapi cuaca ekstrem
Baca juga: Menhub: Puncak arus mudik Natal-Tahun Baru diprediksi 24 Desember
Baca juga: Menhub: 119,5 juta orang potensi lakukan perjalanan Natal-tahun baru
Baca juga: Menhub tekankan integritas dalam pelayanan sektor transportasi
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
