Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) aktif dalam menyampaikan informasi mengenai kontribusi yang sudah dilakukan pemerintah dalam menangani bencana alam di Sumatera.
"Saya cuma ingin memberikan masukan kepada Kemkomdigi agar ke depan bagaimana Kemkomdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah," kata anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya dalam rapat kerja bersama Kemkomdigi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Endipat mengatakan kontribusi pemerintah dalam membantu memulihkan wilayah terdampak bencana sering tertutupi oleh narasi-narasi viral yang menyebutkan pemerintah tidak hadir di lokasi bencana.
Dia mencontohkan, Kementerian Kehutanan masih mendapat sorotan negatif dari masyarakat meskipun telah mengevaluasi perizinan kawasan hutan dan melakukan penanaman pohon besar-besaran.
"Tetapi itu tidak pernah sampai ke telinga teman-teman, sampai ke orang bawah, sehingga selalu aja Kementerian Kehutanan itu dikuliti dan dimacam-macamin," ujarnya.
Dia juga menyebutkan kepolisian sudah melakukan upaya pemulihan kawasan hutan di Sumatera. Begitu juga dengan TNI Angkatan Udara yang mengirimkan pesawat bantuan ke wilayah bencana.
"Padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah tidak ada padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana," kata Endipat.
Baca juga: Menkomdigi sebut PP Tunas dahului inisiasi negara-negara lain
Oleh karena itu, dia meminta Kemkomdigi berperan aktif dalam menginformasikan upaya penanganan bencana dari pemerintah kepada publik.
"Mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Kemkomdigi untuk menjadi informasi publik sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat," ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengusulkan pembentukan lembaga yang bertugas menangkal narasi-narasi yang dinilai menyesatkan terkait isu bencana.
Menurut Oleh, badan tersebut nantinya dapat ditugaskan untuk memantau platform media sosial dan segera mengklarifikasi apabila ditemukan konten atau narasi menyesatkan.
"Jangan hitungan hari, kalau bisa kalau dipostingnya jam 1:00, jam 1:05 sudah ada counter. Karena kalau memang tidak di counter, hari ini masyarakat lebih percaya kepada yang viral," katanya.
Oleh menilai, apabila peran pemerintah dalam menangani bencana tidak diinformasikan, masyarakat akan lebih percaya narasi viral yang menyebut pemerintah tidak hadir membantu korban bencana.
"Sebagus apapun pekerjaan kita program kita kalau misalkan tidak terinformasikan dan kalah oleh yang viral. Akhirnya kita tidak mendapatkan atensi dan apresiasi dari masyarakat," ucapnya.
Baca juga: Kemkomdigi buka posko dukungan bagi anak terdampak banjir Sumatra
Baca juga: Kemendikdasmen tengah kaji penyesuaian TKA untuk wilayah pascabencana
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
