Pancasila dan UUD 1945 diharapkan menjadi rujukan dalam penerapan sistem Pemilu sehingga tidak terjadi praktik politik berbiaya mahal
Semarang (ANTARA) - Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menilai sistem pemilu saat ini sebagai kompetisi yang cukup liberal dan penuh permasalahan tersendiri.
"Sistem pemilu bakal menjadi perdebatan panjang karena menyangkut masalah kompetisi," kata Sumanto di Semarang, Senin.
Menurut dia, sejak 2009, pemilu di Indonesia sudah sangat liberal dan identik dengan politik berbiaya tinggi.
"Aturan kita sebenarnya liberal, termasuk Pilkada dan Pileg," tambahnya.
Bahkan, lanjut dia, penerapan sistem proporsional tertutup dan terbuka juga sempat jadi perdebatan.
Ia menjelaskan sistem proporsional terbuka saat ini memungkinkan politikus dengan dukungan finansial tinggi lebih berpeluang menang.
Baca juga: Puskapol UI: Revisi UU Pemilu harus lindungi perempuan dari kekerasan
Sementara, kata dia, UUD 1945 dan Pancasila mengamanatkan agar dipilih secara demokratis.
"Sehingga ini akan terjadi perdebatan antara transparansi, jangan pilih kucing dalam karung dan biaya yang besar tadi," katanya.
Padahal, menurut dia, para calon dan politikus daerah hanya menjadi pelaku dalam sistem tersebut karena penentu kebijakan ada di pusat.
Oleh karena itu, ia mengharapkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi rujukan dalam penerapan sistem Pemilu sehingga tidak terjadi praktik politik berbiaya mahal.
"Apalagi ada wacana kepala daerah dipilih DPRD. perlu penyempurnaan ke depan mencari yang paling cocok diterapkan," katanya.
Terlebih, lanjut dia, anggota DPRD dan Gubernur hanya menjabat 5 tahunan dan biaya yang dikeluarkan cukup mahal, sehingga peluang korupsi pun terbuka.
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
