"Kami menghargai dinamika politik, tetapi melihat situasi hari ini, baiknya semua pihak fokus dulu pada upaya penanganan bencana di Sumatera. Hampir seribu warga meninggal dunia, ratusan masih hilang, dan puluhan ribu orang kehilangan rumah dan hidup
Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid meminta seluruh partai politik dan elemen bangsa memprioritaskan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera dibanding membahas wacana koalisi permanen.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai pembentukan koalisi permanen yang disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid dalam keterangan di Jakarta, Senin menilai penyampaian wacana tersebut kurang tepat dari sisi momentum, mengingat saat ini perhatian utama negara adalah penyelamatan warga dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
"Kami menghargai dinamika politik, tetapi melihat situasi hari ini, baiknya semua pihak fokus dulu pada upaya penanganan bencana di Sumatera. Hampir seribu warga meninggal dunia, ratusan masih hilang, dan puluhan ribu orang kehilangan rumah dan hidup di pengungsian. Rasanya kurang pas jika kita meributkan soal keberlanjutan kekuasaan dan koalisi permanen," ujarnya.
Untuk diketahui, bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah menyebabkan kerusakan luas.
Ratusan kilometer jalan dan jembatan terputus, belasan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak lagi berfungsi serta ratusan sekolah rusak dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyampaikan bahwa pemulihan total wilayah terdampak membutuhkan anggaran hingga Rp51 triliun.
"Dalam situasi nasional yang sangat berat ini, seharusnya seluruh kekuatan politik bersatu membantu rakyat, bukan justru memperdebatkan koalisi permanen atau tidak permanen," kata Gus Jazil.
Ia menegaskan kondisi koalisi partai pendukung pemerintah saat ini tidak menghadapi persoalan berarti. Ia menyebut tidak ada partai politik yang keluar dari koridor kebijakan Presiden Prabowo.
"Jika ada persoalan, itu hanya soal komunikasi dan bisa diselesaikan bersama. Jadi, kalau kemudian ada reaksi berlebihan hingga menariknya ke isu komitmen koalisi terhadap pemerintahan, menurut kami itu terlalu jauh," tuturnya.
PKB menilai seluruh sumber daya nasional harus diarahkan untuk menuntaskan masa tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah bencana di Sumatera. Selain pemulihan, PKB mengingatkan potensi cuaca ekstrem masih tinggi.
"BMKG menyampaikan cuaca ekstrem masih akan terjadi dalam waktu dekat. Semua pihak harus siaga dan mengantisipasi kemungkinan bencana hidrometeorologis besar seperti yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," katanya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menekankan bahwa PKB akan terus mengawal penanganan bencana dan memastikan pemerintah memberikan perhatian penuh kepada korban.
"Prioritas utama kita hari ini adalah keselamatan rakyat dan percepatan pemulihan Sumatera. Setelah itu, urusan politik bisa dibicarakan kembali pada waktunya," ujarnya.
Baca juga: Hari Pahlawan, Ketua Fraksi PKB serukan perkuat persatuan bangsa
Baca juga: Fraksi PKB dukung komitmen Presiden implementasikan Pasal 33 UUD 45
Baca juga: F-PKB usul kepala daerah dipilih melalui DPRD
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
