Jika negara kehilangan hutan, ia kehilangan benteng pertahanannya. Mengembalikan dan menjaga hutan berarti merajut kembali kemampuan bangsa untuk menghadapi masa depan dengan lebih tenang dan lebih kuat.
Jakarta (ANTARA) - Hutan adalah benteng pertama yang menahan banjir, mencegah longsor, dan menyimpan air tanah. Ketika benteng ini runtuh, wilayah di sekitarnya ikut merasakan akibatnya dalam bentuk banjir maupun longsor besar yang datang tiba-tiba.
Selama ini, kita sering membayangkan pertahanan negara hanya sebagai urusan militer atau pagar kawat di perbatasan. Padahal, ada pertahanan lain yang tak kalah penting, yaitu akar-akar pohon yang mengunci tanah, cekungan hutan yang menampung air hujan, dan kanopi pepohonan yang memperlambat laju air. Ketika unsur-unsur ini hilang, ancaman non-militer, seperti banjir bandang dan longsor menjadi lebih sering, lebih luas, dan lebih sulit dikendalikan.
Dampak hilangnya hutan juga muncul dalam bentuk implikasi ekonomi. Seperti kita ketahui, hutan menyediakan pangan, obat tradisional, dan mata pencaharian berkelanjutan bagi jutaan orang. Ketika akses itu terputus, ruang ekonomi yang tadinya stabil berubah menjadi sumber gesekan berupa perebutan lahan, migrasi, hingga meningkatnya kerentanan sosial.
Keamanan pangan nasional pun tidak lepas dari pengaruh hutan. Sumber air irigasi dari pegunungan berhutan biasanya mengalir dengan ritme yang pasti. Begitu hutan hilang, aliran itu berubah menjadi musiman. Petani kehilangan kepastian panen, dan pola tanam yang dulu terjaga perlahan goyah. Ketika pangan di tingkat lokal terganggu, tekanan terhadap rantai pasokan nasional ikut meningkat.
Di luar fungsi ekologis dan pangan, hutan juga menyimpan cadangan genetik, kayu bernilai tinggi, hingga mineral yang mungkin menjadi strategis di masa depan. Pengelolaan yang lepas kendali membuat akses dan kepemilikan sumber-sumber itu rentan direbut, baik oleh aktor domestik maupun asing. Pada titik ini, posisi tawar negara bisa ikut melemah.
Perubahan iklim kemudian memperbesar seluruh risiko tersebut. Deforestasi mengurangi kemampuan alam mengikat karbon, mempercepat pemanasan, dan mengganggu pola curah hujan. Iklim yang makin tak menentu membuat perencanaan pembangunan jangka panjang lebih sulit. Negara yang seharusnya fokus membangun masa depan, terpaksa mengalihkan anggaran untuk penanggulangan bencana yang datang silih berganti.
Karena itu, penting untuk meruntuhkan anggapan bahwa "hutan bisa diganti". Reboisasi memang membantu, tetapi hutan alami tidak tumbuh dalam hitungan tahun. Ia terbentuk melalui proses panjang yang menghasilkan ekosistem yang rumit dan saling terhubung. Menggantinya dengan perkebunan monokultur hanya menciptakan ilusi solusi, tanpa ketahanan ekologis yang benar-benar dibutuhkan.
Kesalahpahaman semacam ini biasanya turut memengaruhi cara kita menata ruang. Banyak perencana melihat hutan sebagai "ruang kosong" yang menunggu diisi infrastruktur. Padahal, hutan bekerja tanpa perlu anggaran. Ia menyerap hujan, mendinginkan udara, dan menyaring polutan. Menghapusnya berarti mematikan mekanisme alam yang selama ini bekerja gratis untuk keberlanjutan kehidupan.
Di daerah rawan banjir, hutan ibarat rem tangan. Ketika rem itu dicabut, air meluncur, tanpa kendali. Banjir yang dulu hanya setinggi mata kaki, kini bisa menenggelamkan rumah dalam hitungan jam, bahkan menit. Bukan karena hujan semakin ekstrem semata, tetapi karena benteng alami di hulu melemah.
Baca juga: 6 kriteria hutan lindung dan peran pentingnya dalam menjaga ekosistem
Baca juga: PMK: Isu alih fungsi lahan di Sumut dibahas setelah tanggap darurat
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
