Tantangan pemulihan bencana Sumatra memang terbilang berat, tetapi gaya kepala negara yang memilih penanganan reguler pun dapat berjalan efektif
Jakarta (ANTARA) - Selepas tahun pertamanya memimpin, Presiden RI Prabowo Subianto dihadapkan pada bencana besar di Sumatra yang menuntut tindakan cepat dan terkoordinasi dari banyak lembaga.
Banjir bandang yang terdistribusi di bantaran hulu daerah aliran sungai (DAS) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, paling berdampak di kabupaten-kabupaten seperti Aceh Tamiang, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Laporan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (8/12), menyebut bencana ini memutus 72 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 km, serta 31 jembatan nasional sepanjang 2,5 km.
Angka itu di luar kerusakan serupa yang dialami 108 ruas jalan daerah, dan 48 jembatan daerah di tiga provinsi, yang angkanya masih terus diperbarui hingga sekarang.
Curah hujan bulanan yang tumpah dalam hitungan hari serta diperkuat oleh fenomena atmosfer Siklon Tropis Senyar di wilayah Sumatra bagian utara itu turut merenggut korban jiwa.
Data BNPB per Minggu (7/12) malam, menunjukkan skala bencana yang signifikan, mencapai 921 orang meninggal dunia, 392 orang hilang, dan lebih dari 975 ribu warga mengungsi di tiga provinsi terdampak.
Kerusakan yang luas, jalan-jalan yang putus, hingga penyintas yang tersebar di banyak lokasi membuat banyak pemerintah daerah kewalahan, sebab kemampuan mereka terbatas.
Kejadian ini memicu kembali tanggapan beragam masyarakat mengenai perlu tidaknya penetapan kembali Status Darurat Nasional untuk mempercepat pemulihan pasca-bencana Sumatra.
Ditangani reguler
Angka korban yang masih terus diperbarui ini, menempatkan banjir Sumatra sebagai salah satu bencana dengan dampak kemanusiaan terbesar dalam dua dekade terakhir, meski angkanya masih terpaut lebih rendah dari dua tragedi kelam yang sebelumnya menerjang Indonesia.
Pertama, tsunami Aceh 2004, salah satu bencana alam paling mematikan di awal abad milenium. Data resmi akibat tsunami mencatat 128.858 korban tewas dan 572.926 orang mengungsi. Jumlah korban jiwa tsunami mencapai lebih dari seratus kali lipat dibandingkan banjir Sumatra.
Skala destruktif tsunami memaksa pemerintah, saat itu menetapkan Status Darurat Nasional, bahkan membuka akses bantuan internasional secara besar-besaran.
Perbandingan kedua terlihat pada pandemi COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, total 144.300 jiwa meninggal sejak 2020 hingga status darurat kesehatan dicabut di pertengahan 2023.
Meskipun karakter krisisnya bukan bencana alam, melainkan wabah nasional, jumlah korban meninggal karena paparan SARS-CoV-2 itu menunjukkan tingkat kedaruratan yang berlapis, tersebar di seluruh Indonesia, berdurasi panjang, dan menuntut mobilisasi sistem kesehatan nasional.
Banjir Sumatra memang memicu tantangan besar, karena hampir 1 juta warga harus mengungsi, bahkan mendekati skala tsunami Aceh. Tapi, jumlah korban jiwanya masih lebih rendah dari peristiwa tsunami, bahkan COVID-19, yang kala itu berstatus bencana nasional.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
