Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus mendorong inovasi daerah melalui optimalisasi Repositori Ilmiah Nasional (RIN).
Sekretaris BSKDN Noudy R.P Tendean di Jakarta, Kamis, mengatakan penguatan tata kelola pengetahuan merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika pemerintahan saat ini.
Dia menyebut kompleksitas kebijakan publik membutuhkan dukungan basis pengetahuan yang terdokumentasi dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
Melalui optimalisasi RIN, Noudy berharap praktik baik, hasil riset, hingga kajian kebijakan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
"Pengetahuan yang lebih sistematis sangat diperlukan untuk mendukung kualitas kajian yang lebih baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat," ujar Noudy saat membuka Workshop Pengelolaan Pengetahuan Pemerintahan Melalui RIN di Jakarta.
Dirinya juga menekankan, pengelolaan pengetahuan yang baik bukan hanya memastikan keberlanjutan proses kerja, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
"Tahun 2026, kita harus semakin bersinergi lagi terkait pemanfaatan data, berbagi pakai data, sehingga kajian-kajian di pusat kita (BSKDN) semakin berkualitas dan bermanfaat bagi lahirnya kebijakan publik yang lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Fungsi Pengelolaan RIN Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Diana Permata Sari, menjelaskan manajemen pengetahuan memegang peran penting dalam mendukung efektivitas pemerintahan. Dia menyebut, pengetahuan dapat berasal dari berbagai bentuk, mulai dari pengalaman hingga dokumentasi.
"Pengetahuan bisa dimiliki seseorang dalam bentuk pengalaman, atau bisa juga pengetahuan yang sudah terdokumentasi, dan mungkin ilmu pengetahuan yang bisa muncul jika memang ada masalah," ujarnya.
Diana menyoroti masalah yang sering muncul ketika pengetahuan hanya melekat pada individu tertentu. Kondisi ini dapat menghambat proses bisnis ketika pegawai tersebut pensiun atau berpindah tugas.
"Menjadi permasalahan ketika yang punya pengetahuan itu sudah mulai pensiun, proses bisnis bisa terhambat karena pengetahuan itu dimiliki oleh satu individu saja," jelasnya.
Untuk itu, dia mengatakan, BRIN terus berupaya mengakuisisi pengetahuan lokal yang berkembang di masyarakat agar dapat dikembangkan menjadi inovasi baru.
Apa-apa yang diketahui oleh masyarakat di daerah itu perlu juga dikumpulkan supaya suatu saat bisa dikembangkan menjadi sebuah inovasi baru," tuturnya.
Diana juga menekankan perlunya peran pemerintah dalam menghimpun pengetahuan agar dapat diakses dan dimanfaatkan secara lebih luas. "Pengetahuan yang tersebar itu bisa menjadi mudah diakses sehingga bisa dimanfaatkan," tambahnya.
Kolaborasi antara BSKDN dan BRIN melalui optimalisasi RIN diharapkan mampu memperkuat ekosistem pengetahuan pemerintahan, mendukung kebijakan berbasis bukti, serta mendorong inovasi daerah yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan tata kelola pengetahuan yang lebih terstruktur, inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat diyakini akan berkembang lebih cepat.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
