Banda Aceh (ANTARA) - Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) menyampaikan surat terbuka ke Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan status darurat bencana nasional untuk bencana Aceh dan dua provinsi lainnya di sumatera.
"Surat terbuka terkait percepatan akses dan koordinasi logistik bantuan kemanusiaan internasional ini merupakan bagian dari kontribusi moral dan kemanusiaan," kata Ketua Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala, Prof Izarul Machdar di Banda Aceh, Senin.
Ia menjelaskan berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga media nasional jumlah korban jiwa telah mencapai sekitar 1.006 orang, tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan ratusan lainnya masih hilang atau terluka.
Kemudian jumlah pengungsi dan warga terdampak mencapai ratusan ribu jiwa dan merusak atau menghancurkan puluhan ribu rumah penduduk, fasilitas umum, dan infrastruktur dasar lainnya.
Selanjutnya jaringan telekomunikasi mengalami gangguan serius dengan layanan telepon seluler yang belum berfungsi optimal dan akses internet yang sangat terbatas, sehingga koordinasi penyelamatan dan komunikasi darurat menjadi terhambat dan pemadaman listrik yang meluas dan berkepanjangan.
Baca juga: PMI Bangka Barat kirim bantuan APD ke relawan di Aceh
Karena itu pihaknya mendesak dan mengusulkan 11 poin rekomendasi strategis antara lain menetapkan status darurat bencana nasional yang komprehensif, mempercepat pembukaan jalur akses transportasi utama (bandara, pelabuhan, jalan raya) untuk masuknya bantuan kemanusiaan internasional.
Selanjutnya mendirikan Humanitarian Logistics Coordination Center di Aceh yang melibatkan BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan perwakilan lembaga internasional untuk sinkronisasi data kebutuhan dan distribusi bantuan;
Kemudian menyederhanakan prosedur izin dan clearance bagi organisasi kemanusiaan
internasional (misalnya WHO, UNICEF, UNDP, IFRC, IOM termasuk dalam efisiensi bea cukai dan karantina barang bantuan.
"Perlu juga mengaktifkan sistem common logistics tracking yang terintegrasi antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan, agar aliran bantuan dapat dipantau, direspons, dan dialokasikan secara real-time sesuai kebutuhan di berbagai titik terdampak," katanya.
Kemudian mengoptimalkan pembentukan Aid Staging Areas atau titik konsolidasi logistik di
lokasi strategis (misalnya Banda Aceh, Lhokseumawe, Bener Meriah) untuk
menyimpan, memverifikasi, dan mendistribusikan bantuan baik yang masuk dari dalam maupun luar negeri, termasuk memprioritaskan pemulihan jaringan komunikasi dan internet untuk mendukung koordinasi tanggap darurat.
Mereka juga meminta mempercepat pemulihan infrastruktur listrik dan telekomunikasi sebagai prioritas
utama, mengingat ketergantungan operasional tanggap darurat, komunikasi koordinasi serta keberlanjutan ekonomi lokal pada ketersediaan energi dan konektivitas.
Ia juga menambahkan perlu mempercepat pemulihan akses rute darat yang terputus, dengan prioritas pada jalur yang
menghubungkan posko utama dengan wilayah terpencil serta memastikan ketersediaan transportasi darat, laut, dan udara yang memadai (termasuk helikopter dan kendaraan berat) untuk menjangkau wilayah yang benar-benar terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.
Baca juga: Pemerintah diminta buat pos kesehatan di jalur Kem Bener Meriah, Aceh
Baca juga: BPBD Cirebon catat 6.530 warga di 22 desa terdampak banjir
Pewarta: M Ifdhal
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
