Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan layanan bedah jantung yang ditanggung penuh pembiayaannya oleh BPJS Kesehatan dapat berjalan berkelanjutan apabila didukung tata kelola rumah sakit yang baik.
“Layanan bedah jantung terbuka ini di-cover oleh BPJS dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Soal rugi atau tidak rugi, itu tergantung tata kelola manajemen rumah sakit. Kalau tata kelolanya baik, secara hitungan BPJS itu cukup,” ujar Budi dikutip di Jakarta, Selasa.
Hal itu, ujar dia, juga berlaku di layanan bedah jantung terbuka perdana di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Gorontalo. Dengan beroperasinya layanan tersebut, Gorontalo resmi menjadi provinsi ke-30 yang mampu menyelenggarakan bedah jantung terbuka dalam skema JKN. Hal ini dinilai sebagai langkah penting dalam pemerataan layanan jantung nasional, khususnya di luar Pulau Jawa.
Menurut Menkes, anggapan bahwa layanan jantung selalu merugi di bawah skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak sepenuhnya benar. Ia menilai persoalan utama justru kerap terletak pada manajemen rumah sakit.
Kemudian, dia menegaskan bahwa rumah sakit daerah seharusnya dapat mandiri secara finansial melalui layanan JKN, tanpa terus bergantung pada subsidi pemerintah daerah.
Baca juga: Kemenkes: Gorontalo berhasil lakukan operasi bedah jantung perdana
“Rumah sakit itu seharusnya bisa hidup dari BPJS. Kalau tata kelolanya benar, tidak perlu minta-minta ke gubernur atau wali kota. Masalahnya sering kali ada di manajemen, bukan di BPJS-nya,” kata dia.
Selain layanan bedah jantung terbuka, Menkes juga menyoroti pentingnya pemerataan layanan kateterisasi jantung atau pemasangan ring. Tindakan itu, ujar dia, merupakan layanan penyelamatan nyawa paling cepat dan efektif, terutama pada fase enam jam pertama serangan jantung.
Menkes mengatakan bahwa saat ini layanan kateterisasi jantung telah tersedia di 113 kabupaten/kota dan ditargetkan menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota pada 2027. Pemerintah pusat pun mendukung percepatan tersebut melalui penyediaan alat kesehatan bernilai puluhan miliar rupiah untuk setiap rumah sakit.
Meskipun demikian, Budi mengingatkan keberlanjutan layanan jantung tidak hanya bergantung pada ketersediaan alat dan pembiayaan, tetapi juga pada tenaga medis.
“Alatnya mahal dan ditanggung negara, tetapi tidak ada artinya kalau dokternya tidak dijaga. Saya titip kepada pemerintah daerah agar dokter-dokter spesialis yang bertugas di Gorontalo dirawat dengan baik supaya layanan ini bisa berjalan terus,” kata dia.
Baca juga: Menkes resmikan layanan operasi jantung di RSUD Undata Palu
Keberhasilan Gorontalo diharapkan dapat menjadi contoh penguatan layanan jantung berbasis BPJS Kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
