Kami tidak ingin dana TJSL hanya berpindah dari kantong kanan ke kantong kiri, sementara masyarakat miskin tidak merasakan dampaknya

Jakarta (ANTARA) - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mulai mengawasi potensi kerawanan malapraktik dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan guna menjaga penyalurannya tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat miskin.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko saat ditemui di Jakarta, Selasa, mengatakan potensi dana TJSL atau CSR dari perusahaan swasta, BUMN, dan korporasi nasional yang telah beroperasi secara internasional diperkirakan mencapai sekitar Rp100 triliun per tahun.

BP Taskin tak sedikit mendapati informasi yang menyatakan selama ini masih ditemukan praktik penyaluran TJSL yang tidak efektif, bahkan cenderung bersifat administratif tanpa memberikan manfaat langsung bagi kelompok miskin dan rentan.

“Kami tidak ingin dana TJSL hanya berpindah dari kantong kanan ke kantong kiri, sementara masyarakat miskin tidak merasakan dampaknya,” ujar Budiman Sudjatmiko.

Baca juga: BP Taskin prioritaskan penanganan perumahan miskin perkotaan

BP Taskin mendorong agar penyaluran TJSL tidak hanya berupa bantuan sosial, tetapi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan melalui skema yang terukur dan akuntabel.

Dalam upaya tersebut BP Taskin akan mendorong penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penentuan penerima manfaat TJSL agar tepat sasaran.

Budiman menyebutkan penggunaan data yang diperbarui secara berkala menjadi kunci untuk meminimalkan penyimpangan dan memastikan intervensi menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Baca juga: BP Taskin: Sinkronisasi program K/L kunci wujudkan nol kemiskinan

BP Taskin juga akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola pelaksanaan TJSL di sektor korporasi.

Pengawasan tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, sekaligus mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat, hingga mencapai target penurunan angka kemiskinan ekstrem nasional hingga 4,5 persen pada tahun 2029 dibandingkan saat ini 8,47 persen.

"Hambatanya juga ada comfort zone. Ada perasaan nyaman. Sudah biasa lah CSR, yang penting dari kantong kanan ke kantong kiri, tercatat sudah ngeluarin duit, selesai. Ini kan korupsi. Betul atau tidak? Ini korupsi juga, ini investasi juga. Kita akan benahin itu. Perintah Presiden sudah jelas kan? Nyatakan perang korupsi. Apa Presiden berani nyatakan perang? Masa anak buahnya kami yang diangkat, tidak berani mati? Miskin saja begitu berani, apalagi mati," ujar Budiman Sudjatmiko.

Baca juga: BP Taskin targetkan kemiskinan ekstrem turun hingga 4,5 persen di 2029

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.