Menteri HAM minta pemda cegah kerawanan kasus intoleran jelang Natal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta seluruh pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan mencegah potensi atau kerawanan timbulnya kasus intoleran menjelang Hari Raya Natal 2025.

Menurut Pigai, pemda atau aparatur negara lainnya di tiap daerah perlu mendeteksi dini jika ada potensi kasus intoleran yang bisa timbul agar ibadah bagi umat Nasrani itu berjalan aman dan damai.

"Kadang-kadang dalam suasana peribadatan itu kan ada satu dua (kasus) yang sering muncul. Satu dua, tapi ya tidak semua," kata Pigai saat konferensi pers di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Rabu.

Pigai mengatakan bentuk kerawanan yang bisa timbul itu, di antaranya jika ada suatu tempat yang bisa memunculkan pro-kontra dan membuat masyarakat sulit menjalankan ibadah.

Maka dari itu, ia meminta pemda untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut sebelum pelaksanaan ibadah berlangsung.

Pigai meminta aparat pemda untuk menggunakan pendekatan persuasif jika ada masalah-masalah itu.

Menham juga telah memerintahkan seluruh jajaran Kementerian HAM, mulai dari eselon satu hingga seluruh staf di tingkat kantor wilayah untuk berupaya memastikan masyarakat dapat menikmati perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menurut Pigai, Presiden Prabowo Subianto juga sudah memerintahkan agar Natal tahun ini menjadi hari yang bahagia dalam suasana yang damai, toleran, dan stabil.

Ia menjelaskan bahwa Natal dan tahun baru bukan hanya momen masyarakat melaksanakan ibadah, tetapi juga bakal terjadi mobilitas orang dengan jumlah yang besar.

"Kita harap ada zero accident, zero intolerant," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain