Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) kembali memperkuat komitmen pembangunan infrastruktur sosial melalui penandatanganan kontrak pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 152 lokasi, kata Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah awalnya menargetkan pembangunan SPPG di 264 lokasi pada tahun ini. Namun dari hasil verifikasi lapangan, hanya 222 lokasi yang dapat dilaksanakan karena sebagian lainnya masih dalam proses pengalihan status lahan dari pemerintah daerah.
Meski demikian, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) memastikan pembangunan tetap dipercepat pada lokasi yang sudah siap.
“Memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun 2025 yang sangat terbatas, maka alokasi anggaran dan proses pengadaan barang/jasa untuk pembangunan SPPG tahun 2025 dilaksanakan terpusat di Direktorat Inspektur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya,” kata Bisma.
Agenda ini menjadi langkah penting untuk memastikan percepatan penyediaan dapur layanan gizi yang aman, higienis, dan berstandar nasional bagi Program Makan Bergizi Gratis.
Proses penandatanganan dilakukan untuk dua paket pekerjaan konstruksi dan dua paket konsultan supervisi. Seluruh rangkaian ini berada di bawah koordinasi DJPS Kementerian PU, yang ditugaskan memastikan pembangunan SPPG berjalan cepat, terukur, dan konsisten dengan standar nasional.
Hal ini dilakukan agar proses pengadaan dapat dipastikan berjalan lebih efisien dan meminimalkan kendala teknis di lapangan. Tiga paket pembangunan SPPG dibagi berdasarkan persebaran wilayah.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
