Diperlukan pengkajian yang mendalam untuk merumuskan kembali makna dan nilai sebuah karya di era kecerdasan buatan, sekaligus strategi untuk menjaga keberlangsungan sektor ini ke depan.

Surabaya (ANTARA) - Dalam kurun waktu kurang dari dua dekade ke depan, Indonesia diproyeksikan memasuki puncak bonus demografi. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan bahwa hampir 60 persen penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif.

Momentum ini bertepatan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 2045. Pada momen tersebut, Indonesia mencanangkan cita-cita besar untuk menjadi negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, serta menargetkan diri sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Oleh sebab itu, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan harus dipersiapkan secara serius, sejak saat ini.

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa setiap fase inovasi selalu membawa perubahan mendasar dalam kehidupan manusia. Dimulai dari Revolusi Industri, berlanjut pada kemunculan internet, internet of things (IoT), hingga kecerdasan buatan atau AI, teknologi telah mengubah pola pikir, aktivitas, interaksi, serta gaya hidup masyarakat di tingkat nasional maupun global.

Sejarah mencatat bahwa evolusi teknologi melahirkan berbagai peluang dan model bisnis baru. Di sisi lain, tidak sedikit pula pelaku usaha yang gagal bertahan. Riset Constellation Research pada 2014 menunjukkan bahwa sekitar 52 persen perusahaan yang pernah masuk dalam daftar Global Fortune 500 menghilang akibat kegagalan dalam menghadapi disrupsi teknologi.

Indonesia sendiri menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam ekonomi digital. Laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Kondisi ini diperkuat oleh riset Digital Financial Services Innovation Lab (DFS), Riset Inovasi dan Edukasi (RISE), serta Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang mencatat bahwa sekitar 20 juta pekerja bergantung pada platform digital.

Para pekerja yang memanfaatkan platform digital ini cenderung memiliki pendapatan di atas upah minimum dan berpotensi berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Baca juga: Menjaga ketahanan SDM menghadapi gempuran AI

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.