Jika komunitas global gagal merespon secara bijak, maka dunia akan menghadapi risiko semakin terbukanya ruang bagi intervensi sepihak
Jakarta (ANTARA) - Aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menangkap Presiden Republik Bolivarian Venezuela Nicolas Maduro menimbulkan gelombang kontroversial di dunia internasional.
Operasi militer yang diperintahkan Presiden Donald Trump itu dinilai banyak pihak sebagai tindakan sepihak yang tidak sejalan dengan hukum internasional dan berpotensi memperbesar instabilitas politik global.
Peristiwa ini layaknya seperti bentuk “aksi koboi” yang tidak dapat dibenarkan dalam tata kelola hubungan antarnegara modern.
Tindakan menggunakan kekuatan militer untuk menculik kepala negara sah suatu negara itu sesungguhnya melanggar prinsip dasar hukum internasional.
Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Artikel 2 ayat 4, ditegaskan larangan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional kecuali dalam konteks pertahanan diri atau jika ada mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB.
Dalam kasus ini, tidak ada otorisasi internasional yang bisa dijadikan pembenaran. Karena itu, penggunaan kekuatan militer lintas batas dinilai telah melanggar kedaulatan Venezuela dan berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi dunia.
Operasi penangkapan terhadap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, berlangsung pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026. Operasi tersebut melibatkan lebih dari 150 pesawat militer dan personel dari berbagai cabang angkatan bersenjata Amerika Serikat, mulai dari pasukan khusus Delta Force hingga unit FBI.
Sebelum tim ekstraksi bergerak, sasaran strategis di Venezuela dikabarkan terlebih dahulu dilumpuhkan melalui serangan presisi, termasuk sistem pertahanan udara, untuk memastikan jalur masuk yang aman.
Operasi ini juga memanfaatkan perang siber guna melemahkan sistem keamanan lawan dan membuka jalan bagi tim di darat dan udara.
Operasi yang diberi sandi Absolute Resolve itu juga didukung CIA yang disebut telah memantau pergerakan Maduro selama berbulan-bulan.
Cara-cara seperti itu berpotensi menormalisasi praktik intervensi militer unilateral. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin peristiwa serupa akan dialami negara lain yang memiliki pandangan politik berbeda atau menolak mengikuti kepentingan negara adidaya.
Situasi ini dapat meningkatkan rasa saling curiga, memicu aksi saling balas, bahkan menimbulkan eskalasi baru di tengah rivalitas kekuatan global.
Baca juga: Presiden sementara Venezuela desak AS kerja sama terkait Maduro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
