Banjir Sumatera adalah pengingat keras bahwa alam tidak dapat lagi diperlakukan sebagai latar belakang pasif dari kehidupan kita

Jakarta (ANTARA) - Bukan sampah plastik dan bukan limbah rumah tangga atau industri yang mengiringi banjir bandang Sumatera, beberapa waktu lalu, melainkan gelondongan kayu yang terbawa air menuju laut.

Dalam hitungan jam, algoritma media sosial pun penuh dengan visual-visual tersebut.

Ragam komentar mengalir, dari dugaan pohon lapuk hingga pembalakan liar. Namun pertanyaannya: benarkah sesederhana itu? Atau justru kayu-kayu itu sedang menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam?

Kita cenderung membaca apa yang tampak, tanpa memahami konteks historis dan struktural di baliknya. Ketika kanopi hutan menyusut, tanah menjadi longgar, air mengalir lebih cepat, dan bencana datang dengan kecepatan yang tampak tak terbendung. Banjir sebesar ini bukan hanya akibat curah hujan tetapi akibat dari buruknya pengambilan kebijakan.

Bencana ekologis bukan sekadar kejadian alam. Ia adalah "teks sosial" yang mengungkap siapa yang berkuasa, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan. Meminjam ide Paulo Freire tentang “membaca dunia”, kayu-kayu yang terapung di sungai Sumatera meminta kita untuk membaca ulang realitas: bahwa peta konsesi lebih dominan daripada peta ekologi, eksploitasi berjalan lebih cepat daripada reboisasi.

Hutan dilihat sebagai komoditas, bukan ruang hidup ekologis. Perizinan longgar, pembalakan tidak terkendali, dan tata kelola ruang yang lemah memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi lingkungan kita.

Jika ditelisik lebih jauh lagi, salah satu akar permasalahannya adalah proyek modernisasi yang berakar pada pandangan dunia antroposentris, cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat, ukuran, dan tujuan dari segala sesuatu di dunia. Karenanya, non-manusia tidak terlalu diperhatikan dan hanya dijadikan objek. Padahal mereka juga berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Tidak dilibatkannya mereka dalam keputusan-keputusan strategis pemerintah sama dengan mengundang bencana.

Di sinilah kritik Bruno Latour menjadi relevan. Ia mengajukan gagasan radikal: alam perlu diwakili dalam politik.

Bukan berarti pohon duduk di parlemen, tetapi suara ekosistem harus didengar melalui ilmuwan, masyarakat adat, dan teknologi pemantau lingkungan karena mereka yang benar-benar memahami bahasa alam. Dengan kata lain, alam perlu diwakili dan didengar, bukan sekadar dinilai sebagai sumber daya.

Apa yang terjadi di Sumatera adalah alam yang menolak untuk dibungkam. Kayu-kayu itu bukan sekadar puing; mereka adalah kesaksian-kesaksian material yang sulit dibantah atas keputusan-keputusan yang dibuat jauh dari tepian sungai.

Kesaksian ini tidak menunjuk satu pelaku, melainkan seluruh arsitektur politik yang memungkinkan hilangnya hutan: tumpang tindih perizinan, relasi patronase dalam pemerintahan lokal, dan kepentingan korporasi yang bergerak lebih cepat daripada regulasi yang mengatur mereka. Ini adalah sistem yang dibangun untuk mengeksploitasi, bukan untuk melindungi.

Baca juga: Kemenhut data kayu banjir Sumatera yang dapat dimanfaatkan warga

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.