... Indonesia harus mengambil pelajaran bagaimana mencontoh hal ini demi mempercepat kemandirian di bidang pertahanan...
Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menekankan harus ada keselarasan dan kepaduan antara pemerintah, industri, dan akademisi, termasuk lembaga riset nasional atau disebut Triple Helix, demi mengembangkan inovasi teknologi di Indonesia.

Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Erzi Gani, mengatakan, hal ini dapat terlihat saat kalangan akademisi di Indonesia sudah menguasai teknologi, produk itu tidak berkembang karena ada jarak antara pemerintah dan keperluan industri.

"Jadi bagaimana memenuhi ini? Harus ada petunjuk atau peta jalan yang jelas, perlu dikembangkan apa yang disebut Indonesia incorporated agar tercipta kesatuan dalam lingkup nasional," kata Gani, di sela Lokakarya Teknologi Simulasi dan Pengumpulan Geodata, bekerja sama dengan Saab dari Swedia, di Kantor BPPT, Jakarta, Senin.

Slogan Indonesia incorporated ini telah lama dicanangkan pemerintah, sejak tengah masa Orde Baru berkuasa. Namun pada faktanya, hal ini belum banyak mewujud, baik di tataran aturan perundangan hingga implementasi lapangan. 

Swedia, sudah sejak lama sekali menerapkan kepaduan ketiga pemangku kepentingan inovasi kerajaan di Semenanjung Skandinavia ini. Pemerintah menetapkan arah dan tujuan, industri memberi kontribusi ekonomi, dan didukung institusi pendidikan, riset dan pengembangan. 

Saat institusi pendidikan, riset, dan pengembangan menemukan sesuatu --sebagai contoh-- pemerintah memberi arahan kepada industri untuk memanfaatkan temuan dan capaian itu. 

Demikian sebaliknya; atau saat pemerintah memerlukan suatu inovasi maka pasti melibatkan industri dan institusi pendidikan, riset, dan pengembangan. 

Salah satu yang paling terkenal dari industri pertahanan nasional Swedia adalah JAS39 Gripen dari Saab, yang sempat digadang-gadang menjadi pengganti pesawat tempur F-5E/F Tiger II TNI AU. 

Saab sejak awal sangat membuka diri pada transfer teknologi seluas mungkin kepada Indonesia sesuai skala keperluan dan kesepakatan yang terjadi. 

"Indonesia harus mengambil pelajaran bagaimana mencontoh hal ini demi mempercepat kemandirian di bidang pertahanan," ujar Gani.

BPPT sendiri melakukan beberapa kerja sama dengan Saab, diawali penandatanganan nota kesepahaman pada 27 Agustus 2015, di bidang alih teknologi maju produksi industri pertahanan, yang salah satu implementasinya adalah lokakarya teknologi simulasi dan pengumpulan geodata itu. 

Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015