Jakarta (ANTARA) - Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara resmi membuka posko induk di Banda Aceh.

Pemilihan Aceh sebagai lokasi posko utama karena Aceh sebagai wilayah terdampak paling parah dalam bencana yang melanda tiga provinsi secara bersamaan yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali menegaskan bahwa pihaknya telah menyiagakan personel dan melakukan pendampingan intensif di wilayah Sumatera sejak awal masa tanggap darurat.

"Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran," kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Menhub pastikan gerak cepat pemulihan pasca bencana di Sumatra

Safrizal diketahui ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk secara langsung di Aceh dan Sumut sejak 27 November 2025 hingga kini.

Terkait target kerja, pemerintah menegaskan satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Prioritas utama difokuskan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak yang saat ini masih berada di pengungsian, disertai penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.

"Selain yang sifatnya fisik, posko induk diharapkan menjadi kanal utama untuk komunikasi publik, terutama kemajuan-kemajuan atas kerja yang telah dilakukan pemerintah dengan melibatkan secara masif rekan-rekan media baik nasional maupun lokal, termasuk optimalisasi ruang sosial media" tutur Safrizal.

Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dibentuk atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak.

Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, didampingi Wakil Ketua Satgas Richard Tampubolon, serta dewan pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Sejalan dengan pembukaan posko, Mendagri memimpin rapat perdana Satgas Nasional bersama Menko PMK, Menteri PU, Seskab dan Wakil Ketua Satgas, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, serta para Sekjen kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. Dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Baca juga: Mendagri petakan persoalan penanganan bencana Sumatera

Baca juga: LPAI usul tempat khusus bagi anak yatim piatu korban banjir Sumatra

Baca juga: Pascatanggap darurat, bantuan pemberdayaan untuk Sumatra disalurkan

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.