Jika konsisten mempraktikkan pendekatan dialogis dan inklusif, kepresidenan Indonesia di Dewan HAM PBB bisa meninggalkan jejak etis
Jakarta (ANTARA) - Indonesia terpilih -- dan telah ditetapkan secara formal dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada 8 Januari -- sebagai calon tunggal dari kawasan Asia-Pasifik untuk menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026.
Pertanyaannya adalah: Nilai apa yang bisa ditawarkan Indonesia ke Dewan HAM PBB? Apakah sekadar kepatuhan pada prosedur atau keberanian menawarkan pendekatan yang lebih dialogis?
Di sinilah ujian moral leadership Indonesia dimulai, yakni pada bagaimana Indonesia memimpin pembahasan kasus-kasus pelanggaran HAM, mengatur jalannya sidang, dan menentukan apakah Dewan HAM PBB menjadi ruang dialog atau sekadar arena saling tuding antarnegara.
Jujur saja, dunia saat ini sedang letih. Letih pada konflik-konflik yang tak kunjung usai. Juga letih pada pidato-pidato terkait HAM yang berulang tetapi terasa hampa. Resolusi demi resolusi dihasilkan dan disahkan, tetapi luka kemanusiaan tetap menganga.
Di tengah keletihan itu, moral leadership kembali dicari. Bukan kepemimpinan yang paling lantang menyalahkan, dan bukan pula yang mengeluarkan ancaman yang paling menakutkan. Yang dibutuhkan saat ini adalah kepemimpinan yang sanggup merawat dialog, agar perubahan bisa tumbuh perlahan, bukan dipaksakan.
Nada lebih jujur
Indonesia naik ke kursi kepresidenan Dewan HAM PBB tidak sebagai negara adidaya. Juga tidak membawa citra sebagai teladan HAM yang sempurna. Justru dari posisi tidak sempurna inilah Indonesia berpotensi berbicara dengan nada yang lebih jujur. Tidak menghakimi, tetapi juga tidak menghindar.
Salah satu modal kultural yang dimiliki Indonesia adalah musyawarah mufakat. Sebuah cara mengambil keputusan yang sering dianggap lamban. Kadang melelahkan. Namun, jarang berakhir dengan perpecahan permanen.
Dalam musyawarah, tidak ada pihak yang benar-benar menang sendiri. Semua diminta mengalah sedikit. Semua diminta mendengar lebih lama. Hasilnya mungkin tidak ideal, tetapi cukup adil untuk diterima bersama.
Sementara itu, Dewan HAM PBB selama ini kerap menjadi arena saling tuding. Negara datang membawa resolusi sebagai senjata. Forum berubah menjadi panggung legitimasi politik. Dan HAM sering dijadikan alat, bukan tujuan.
Di sinilah Indonesia bisa memainkan peran berbeda. Bukan sebagai pembela pelanggaran HAM. Bukan juga sebagai jaksa moral global. Melainkan sebagai penjaga proses agar percakapan tidak langsung runtuh menjadi konflik.
Pengalaman hidup dalam keberagaman membuat Indonesia terbiasa dengan perbedaan tajam. Perbedaan agama, etnis, bahasa, dan pandangan hidup bukan hal baru bagi Indonesia. Ia realitas sehari-hari yang tidak selalu indah, tapi nyata.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
