"Demokrasi adalah aset diplomasi Indonesia. Melalui BDF, kami ingin menjual demokrasi secara terus-menerus dan mengajak berbagai negara untuk saling bekerja sama," ujar Menlu Retno sebelum penutupan BDF di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat siang.
Untuk 2016 dan tahun-tahun berikutnya, Menlu menjelaskan bahwa BDF akan dilakukan setiap 10-11 Desember.
Setelah forum resmi ditutup dan dievaluasi, tim BDF dari Kemlu dan Institut untuk Perdamaian dan Demokrasi (IPD) sebagai badan pelaksana BDF akan menyiapkan rencana pelaksanaan BDF 2016.
Demokrasi dipandang sebagai nilai universal, namun penerapannya tidak sama di setiap negara sehingga diperlukan forum seperti BDF untuk membahas perkembangan demokrasi dan bertukar pengalaman tentang praktik demokrasi.
"Selain berdialog dan mengajak kerja sama, yang paling saya dorong adalah bagaimana membuat kegiatan-kegiatan konkret melalui IPD," tutur Menlu Retno.
IPD selama 2015 telah menggelar 15 kegiatan konkret dalam mempromosikan demokrasi di antaranya di Mesir, Fiji, Myanmar, Tunisia, Libya, Palestina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.
Kegiatan yang dilakukan IPD berupa programu capacity building dalam bentuk dialog, seminar, pelatihan, dan kunjungan pemilu bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga masyarakat di negara-negara tersebut.
Dengan mengangkat tema "Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif", BDF VIII diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, pada 10-11 Desember 2015.
Dalam pertemuan tersebut, 89 negara dan tiga organisasi internasional membahas betapa pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendorong demokrasi.
"Jadi tantangan terutama bagi negara-negara demokrasi muda adalah membuat tatanan sistem pemerintahan sehingga bisa terjadi check and balance yang bagus, yang tujuan utamanya menyejahterakan masyarakat," tutur Menlu Retno.
Pewarta: Yashinta Difa P.
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
