Rencana pemindahan itu bukan sekedar memindahkan aktivitas, tapi bagaimana membangun ekosistemnya,

Jakarta (ANTARA) - Pengamat infrastruktur dan tata kota Yayat Supriatna mengingatkan pekerjaan rumah pemerintah mengenai kelengkapan ekosistem pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) agar target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 dapat terwujud secara fungsional.

Ekosistem ini mencakup penyediaan perumahan, fasilitas perkotaan, serta layanan pendukung lainnya yang memastikan keberlanjutan fungsi pemerintahan, sekaligus mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan keseharian para penyelenggara negara di IKN.

“Rencana pemindahan itu bukan sekedar memindahkan aktivitas, tapi bagaimana membangun ekosistemnya,” kata Yayat saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya pada Senin (12/1) sore, Presiden Prabowo tiba di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam rangka melakukan kunjungan kerja. Ini menandai kunjungan perdananya setelah dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Baca juga: Basuki ungkap komitmen kuat Prabowo kawal pembangunan IKN

Yayat memandang bahwa kunjungan tersebut harus dimaknai sebagai bentuk komitmen Presiden, meskipun tidak dilakukan secara khusus, melainkan dirangkaikan dengan agenda kunjungan maraton di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Balikpapan, Kalimantan Timur.

Ia menilai, melalui kunjungan tersebut, Presiden ingin memastikan keseriusan rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, sekaligus memahami secara langsung kesiapan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, Presiden perlu memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai tahapan persiapan menuju 2028, mengingat waktu yang tersisa relatif terbatas dan pembangunan dilakukan di tengah keterbatasan serta kebijakan penghematan anggaran.

Yayat mengingatkan bahwa tantangan utama bukan hanya menyelesaikan pembangunan fisik kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga memastikan ekosistem pendukung kota telah tumbuh dan siap ketika IKN mulai difungsikan.

Baca juga: Pemerintah perluas kampus SMA Taruna Nusantara ke Cimahi hingga IKN

Dalam konteks itu, ia menyoroti pentingnya penyediaan hunian bagi anggota DPR, aparatur sipil negara (ASN), serta pejabat negara lainnya, baik berupa rumah susun maupun hunian tapak, guna menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kalau nanti difungsikan penyelenggaraan pemerintahan di sana, agak sulit kalau pemerintah/kementerian ada di sana, tapi DPR-nya masih di Jakarta. Atau misalnya tanpa status tempat tinggal yang jelas, cost perjalanannya itu akan sangat besar biayanya antara Jakarta dengan IKN Nusantara,” jelas Yayat.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan ekosistem kota harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi dilengkapi fasilitas pendukung seperti layanan kesehatan, pendidikan, ruang rekreasi, dan hiburan agar kota benar-benar hidup.

Sebagai ibu kota, IKN tidak cukup berfungsi sebagai pusat kerja pemerintahan, tetapi juga harus menghadirkan rasa aman, nyaman, dan harapan bagi para penghuninya.

Baca juga: Seskab: Presiden Prabowo bermalam di IKN, dijadwalkan lanjut ke Malang

Terkait pemindahan ASN, ia juga mengingatkan bahwa ASN yang dipindahkan ke IKN perlu memiliki keyakinan bahwa kota tersebut layak menjadi tempat tinggal jangka panjang, bukan sekadar kota transit selama masa dinas.

Dalam hal ini, pemerintah perlu menciptakan kondisi yang mendorong ASN dan keluarganya untuk menetap, bukan kembali ke daerah asal setelah masa tugas atau pensiun.

“Jadi ini menjadi PR bagi kita semua. Pak Presiden harus dikasih gambaran sejelas-jelasnya kendala-kendala yang dihadapinya, anggarannya juga menjadi prioritas untuk diperhatikan dan kepastian daya dukung lingkungannya siap untuk menjadikan IKN berfungsi pada tahun 2028,” tutup Yayat.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.