Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana meminta kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk memperhatikan kondisi perpustakaan-perpustakaan di daerah yang memprihatinkan.
Dia mengatakan bahwa kondisi-kondisi perpustakaan di daerah ada yang fasilitasnya kurang mumpuni untuk menyimpan koleksi buku. Dia pun meminta Perpusnas untuk membimbing dan mendampingi perpustakaan daerah agar standar perawatan buku terpenuhi.
"Saya datang ke sana (perpustakaan daerah), koleksinya disimpan di satu ruangan tanpa pendingin, lembap. Kita tahu kondisi kelembapan tinggi di Indonesia, buku harus dirawat," kata Bonnie saat Komisi X DPR rapat dengan Kepala Perpusnas di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Selain itu, dia pun menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 21.086 perpustakaan di tingkat desa/kelurahan, 807 di tingkat kecamatan, dan 495 di tingkat kabupaten/kota dari 514 daerah. Artinya, masih ada 19 kabupaten/kota yang belum memiliki perpustakaan dan ada juga lima provinsi baru yang belum punya perpustakaan.
Di sisi lain, dia juga menyoroti gangguan layanan digital Perpusnas, yakni iPusnas. Menurut dia, layanan digital iPusnas sering macet untuk diakses. Dia pun mengaku mengalami proses unduh buku yang terhenti karena sistemnya terkunci sendiri.
Dia pun memperingatkan agar upaya efisiensi anggaran tidak mengorbankan layanan publik paling dasar. Politisi berlatar belakang sejarawan itu mendorong Perpusnas mencari solusi inovatif meski dengan keterbatasan anggaran.
Dia juga menyampaikan kepada Perpusnas tentang pentingnya perhatian terhadap perpustakaan tokoh bangsa, khususnya perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta. Menurut dia, koleksi-koleksi buku Bung Karno tersebar di beberapa lokasi.
"Sebagian buku Bung Karno ada di Istana Bogor, sebagian ada di Balai Kirti. Itu buku-buku yang beliau bawa ketika diasingkan," katanya.
Untuk itu, dia pun mendorong Perpusnas berkomunikasi dengan Balai Kirti agar koleksi tersebut dapat dibuka dan diakses publik sebagai sumber pengetahuan sejarah.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Prof. E Aminudin Aziz mengatakan bahwa pada tahun 2025 pihaknya telah melanjutkan program buku bacaan bermutu untuk di desa-desa, taman baca masyarakat, rumah ibadah, puskesmas hingga lembaga pemasyarakatan.
Selain itu, dia juga mengaku mendapat arahan dari Sekretariat Negara untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Menurut dia, sebanyak 150 Sekolah Rakyat yang sudah selesai telah difasilitasi dengan penyediaan buku, rak buku, dan anjungan baca digital.
"Dua hari lalu, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah meresmikan 166 sekolah rakyat yang semuanya sudah difasilitasi dengan buku sesuai tingkatannya," kata Aminudin.
Dia pun mengatakan bahwa sejauh ini dia kekurangan anggaran untuk pemeliharaan bangunan, fasilitas, dan koleksi bagi UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Untuk itu, dia pun sudah mengusulkan tambahan anggaran kepada pemerintah, yang telah disampaikan tiga kali.
"Mudah-mudahan kami berharap dengan dukungan Komisi X DPR, kiranya ada sinyal bagus untuk penambahan anggaran," katanya.
Baca juga: Perpusnas laporkan realisasi anggaran tahun 2025 capai 98 persen
Baca juga: Perpusnas ajukan tambahan angggaran Rp644 miliar pada 2026
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
