Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk melakukan sidak perusahaan sektor baja yang terindikasi mangkir dari kewajiban membayar pajak pertambahan nilai (PPN) pada pekan ini.
“Harusnya minggu ini. Nanti saya undang sehari-dua hari deh,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.
Menurut Menkeu, rencana sidak itu hingga sejauh ini masih dalam proses persiapan oleh tim Kementerian Keuangan. Dia memberi sinyal bahwa perusahaan tersebut berlokasi di Jakarta.
“Harusnya minggu ini, kami sedang siapkan. [Lokasinya] Jakarta, kayaknya,” tutur Menkeu.
Baca juga: Anak usaha BUMN pungut PPN transaksi LN, potensi serap Rp84 T/tahun
Sebelumnya, Purbaya menyebut terdapat sekitar 40 perusahaan di sektor baja yang terduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari negara yang berbeda. Selain China, Purbaya menyebut juga ada perusahaan yang berasal dari Indonesia.
Menkeu menuturkan bakal menyisir perusahaan pengemplang pajak untuk menuntut mereka menyetor kewajiban kepada negara, termasuk perusahaan dalam negeri.
Dugaan penunggakan pajak oleh perusahaan baja sebelumnya diungkapkan oleh Purbaya kepada wartawan saat ditemui usai konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1).
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
