Jakarta (ANTARA) - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Beni Teguh Gunawan menyebut skema padat karya tunai dapat menjadi solusi pemulihan ekonomi setelah terjadi banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam diskusi daring BRIN yang diikuti dari Jakarta, Kamis, Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Beni Teguh Gunawan menyampaikan bahwa fase pemulihan pascabencana alam seperti yang terjadi di Sumatera membutuhkan bantuan pendapatan yang cepat dan tepat termasuk dapat dilakukan lewat padat karya tunai (cash for work).

"Di sini saya mengusulkan cash for work atau padat karya tunai, lalu ada skema mungkin basic income," tuturnya.

Pendekatan tersebut didorongnya karena dengan bantuan padat karya tunai yang dikombinasikan dengan pendapatan dasar akan memenuhi sejumlah aspek penting di masyarakat setelah terjadi bencana.

Termasuk dapat membangun martabat untuk penerima karena menerima pembayaran setelah bekerja dan bukan sekedar berstatus sebagai penerima bantuan. Selain itu, terdapat efek ganda di mana mendukung konsumsi sekaligus rehabilitasi aset publik yang rusak karena bencana dan diperbaiki oleh masyarakat sendiri melalui padat karya tunai dari pemerintah.

Baca juga: Menteri PU: Padat karya gerakkan ekonomi di daerah terdampak bencana

Selain itu, bantuan langsung tanpa padat karya bisa menimbulkan ketergantungan jika berlangsung dalam waktu yang lama.

"Dengan model hybrid mereka tentunya akan mengasuh keterampilan terus dan etos kerjanya. Dan dari sisi politik, kalau cash transfer dipandang sebagai pemborosan lalu dengan model hybrid lebih mudah ‘dijual’ karena ada output fisik karena kita bisa lihat itu hasil bantuan bukan sekedar uang yang hilang," jelasnya.

Langkah itu diperlukan, dengan kajian yang dilakukannya memperlihatkan untuk mempertahankan konsumsi di wilayah terdampak banjir Sumatera memiliki kebutuhan sekitar Rp1,3 juta kapita per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp729.315 di antaranya digunakan untuk kebutuhan makan dan minum.

Berdasarkan rata-rata jumlah kebutuhan tersebut, dia memperkirakan bahwa bantuan padat karya tunai dapat diberikan disesuaikan dengan 80 persen dari upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dengan maksimal 20 hari kerja dan delapan jam kerja per hari.

Dia mencontohkan penerapan padat karya tunai dapat menyasar pekerja pertanian terdampak yang melakukan perbaikan saluran irigasi dan kebun. Untuk pekerja buruh dapat melakukan perbaikan rumah warga dan fasilitas umum.

Baca juga: Kementerian PU serap 40 ribu pekerja lokal untuk pulihkan Sumatera
Baca juga: Menaker: Inisiatif program padat karya percepat pemulihan pascabencana

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.