Pasha Ungu nilai BNPB perlu bertransformasi jadi kementerian bencana

Penanggulangan bencana itu mahal dan mengatasi bencana jauh lebih mahal lagi. Riset kebencanaan juga membutuhkan biaya besar. Karena itu lembaganya harus kuat dan tidak setengah-setengah

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertransformasi menjadi kementerian agar penanganan kebencanaan di Indonesia lebih kuat, terkoordinasi, dan memiliki kewenangan yang setara dengan beban tugas yang diemban.

Pernyataan tersebut disampaikan Sigit Purnomo yang dikenal publik dengan Pasha Ungu, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR bersama Kepala BNPB Suharyanto di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, yang membahas evaluasi program dan kebutuhan strategis penanggulangan bencana nasional tahun anggaran 2026.

Menurut dia, kompleksitas penanganan bencana di Indonesia membutuhkan kelembagaan yang lebih kokoh, termasuk dari sisi kewenangan, pengambilan keputusan, dan penganggaran.

Ia menilai sudah saatnya pimpinan BNPB diposisikan sebagai menteri agar selaras dengan tanggung jawab besar yang dijalankan.

“Penanggulangan bencana itu mahal dan mengatasi bencana jauh lebih mahal lagi. Riset kebencanaan juga membutuhkan biaya besar. Karena itu lembaganya harus kuat dan tidak setengah-setengah,” kata Pasha Ungu.

Ia menegaskan alokasi anggaran BNPB memang jauh dari kata cukup, jika melihat kerawanan bencana di Indonesia yang rata-rata terjadi 3.000- 4.000 kali dalam satu tahun.

BNPB juga harus mencukupi kebutuhan strategis, seperti sewa helikopter untuk penanganan kebakaran hutan-bencana hidrometeorologi basah dan logistik kebencanaan di tengah kondisi geografis Indonesia beragam dan cenderung ekstrem.

"Belum lagi tim di lapangan yang saat ini masih bekerja di Sumatera misalnya. Konsumsinya mereka saja sudah berapa? Mereka kan masih manusia bukan robot butuh dipastikan makannya," cetus Pasha Ungu.

Maka dari itu Pasha menyatakan dukungan penuh terhadap BNPB dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan di lapangan. Menurut dia, BNPB adalah institusi yang paling memahami kondisi kebencanaan secara riil, sehingga tidak perlu ragu dalam mengusulkan kebutuhan demi keselamatan masyarakat.

Selain respons darurat, peserta dalam rapat yang dipimpin Ansori Siregar selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu juga menilai penguatan pencegahan, edukasi kebencanaan, serta pusat data dan pengendalian operasi menjadi aspek penting yang harus terus dikembangkan, agar penanggulangan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.