Tepi Barat (ANTARA) - Seorang pejabat Palestina mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya menjadikan Dewan Perdamaian sebagai alternatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Sabri Saidam, Wakil Sekretaris Jenderal Komite Pusat Fatah, mengatakan kepada para wartawan bahwa pesan dewan tersebut masih belum jelas dan mengecualikan rakyat Palestina.
Saidam mengatakan pihak Palestina khawatir bahwa Trump tetap bertekad untuk menjalankan proyek-proyek yang mengecualikan rakyat Palestina, menghapus hak-hak mereka, dan mendorong penggusuran mereka.
Sementara itu, Omar Awadallah, Wakil Menteri Luar Negeri Palestina untuk urusan politik dan hukum, menekankan pentingnya dukungan bagi lembaga-lembaga internasional serta upaya meningkatkan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Timur Tengah, dengan tujuan berdirinya negara Palestina.
Dalam pernyataannya kepada stasiun radio Voice of Palestine, Awadallah mengatakan bahwa setiap dewan yang baru dibentuk seharusnya tidak menggantikan lembaga-lembaga Palestina yang sah. Dia menambahkan bahwa rakyat Palestina menginginkan stabilitas, berakhirnya perang di Jalur Gaza, serta penghentian pembunuhan dan penghancuran, sehingga Gaza dapat pulih dan dibangun kembali.
Trump secara resmi meluncurkan apa yang disebut Dewan Perdamaian pada 22 Januari dalam sebuah upacara penandatanganan piagam di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss. Beberapa negara besar dunia dan sekutu tradisional AS telah menolak bergabung dengan dewan tersebut.
Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
