Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan tata ruang harus menjadi panglima pembangunan.

Menurut dia, tata ruang membuat kota-kota di dunia menjadi maju dan modern dikarenakan perencanaan urbannya.

"Oleh karena itu mari kita hadirkan sebuah spirit bahwa dalam pembangunan, tata ruang harus menjadi panglima. Artinya yang menentukan terlebih dahulu sebelum kita merencanakan pembangunan infrastruktur apa pun sektor yang sedang kita kelola," ujar AHY dalam Townhall Meeting di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan bahwa tata ruang merupakan salah satu isu yang sangat mendasar. Persoalan bencana, kemacetan sampai masyarakat yang merasa hidupnya tidak nyaman jika dirunut pada umumnya berawal dari permasalahan tata ruang wilayah yang sering diabaikan.

Baca juga: Menteri LH: Longsor Cisarua jadi momentum evaluasi total tata ruang

"Hal yang sering diabaikan bahwa bukan yang terjadi di hilir saja yang harus kita atasi tapi apa yang terjadi di hulu. Ini masalah tata ruang. Apa yang terjadi di hulu karena seharusnya lahan yang tidak boleh dibangun akhirnya dibangun tanpa izin, ilegal, kemudian mengurangi daerah resapan. Inilah yang menyebabkan banjir semakin parah," kata AHY.

Sebagai ilustrasi studi kasus Aceh Tamiang yang beberapa waktu lalu mengalami bencana banjir dan tanah longsor.

Sebelumnya luasan kawasan hutan lindung dan kawasan budidaya di wilayah tersebut hampir berimbang. Tetapi rencana pola tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tahun 2023 telah terjadi penurunan dengan kawasan hutan lindung mengalami penyusutan secara signifikan karena selebihnya menjadi kawasan budidaya.

"Jadi mari kita coba bedah dengan cermat lokasi atau daerah yang sangat rentan terjadi bencana apakah ada permasalahan konversi tata ruang wilayahnya, dan apa yang harus bisa kita lakukan setelah itu," kata AHY.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.