Kala budayawan curhat ke ketua MPR

 Mereka, yakni Radhar Panca Dahana, Teguh Esha, Nasirun, Bambang Widodo Umar, Suhadi Sendjaja menilai saat ini budaya terkesan dimatikan. 

"Bagaimana memposisikan kebudayaan dalam kehidupan berbangsa. Kami merasa, secara jujur kebudayaan itu dimatikan," ujar Panca. 

Panca mencontohkan, peristiwa penyerbuan organisasi massa, Front Pembela Islam (FPI) saat pihaknya memberikan penghargaan pada kepala daerah yang mengembangkan budaya setempat di Teater Ismail Marzuki, Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Saat itu, FPI menyapu Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, yang mendapat penghargaan atas pengembangan budaya Sunda di Purwakarta.

"Kami berangkat dari peristiwa FPI menyerbu TIM. Saat itu kami sedang memberikan penghargaan pada kepala daerah yang mengembangkan budaya (di daerahnya). Kami agak menyesalkan, polisi yang datang sama banyaknya dengan FPI, tapi terkesan membiarkan," ujar Pancha. 

Selain itu, lanjut dia, berbeda dengan profesi lainnya, para budayawan memiliki kecerdasan tradisional. Hanya sayangnya, menurut Pancha, pemerintah tidak menjadikan ini sebagai potensi mengatasi persoalan bangsa. 

"Kecerdasan tradisionallah yang kami punya. Tetapi ini tidak dilihat pemerintah sebagai potensi mengatasi persoalan bangsa," kata dia. 

Mengomentari hal ini, dia mengatakan, hal yang terjadi memperlihatkan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 hanya retorika belaka saja. Padahal, menurut dia, hal-hal ini harusnya menjadi budaya.

"Kita lihat dari 1998 sampai hari ini, kita kering. Sudah 71 tahun merdeka, tetapi ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu retorika. Buktinya ada penyapuan," kata dia. 

Menurut Hasan, setelah reformasi seharusnya demokrasi bisa membuat masyarakat bebas berkreasi, bebas bersikap, saling menghargai dan menghormati. 

"Demokrasi itu intinya kebebasan dalam bersikap, berkreasi, saling menghargai dan menghormati. Bukan terjadi seperti tadi (penyerangan oleh FPI)," tutur dia.