Cirebon (ANTARA) - Komisi VIII DPR RI menampung aspirasi terkait kebutuhan lahan Sekolah Rakyat di Kota Cirebon, Jawa Barat, yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan tempat untuk pengembangan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan saat ini Sekolah Rakyat di kota tersebut, masih bergabung dengan sekolah umum tingkat SMP karena belum memiliki lokasi sendiri.

“Dengan kunjungan hari ini, kami lihat Sekolah Rakyat ini masih bersatu dengan sekolah umum, dengan SMP. Memang ini kondisi yang kurang ideal,” katanya usai kunjungan kerja di Cirebon, Kamis.

Ia menyebut persoalan keterbatasan lahan tersebut perlu segera ditangani, mengingat Sekolah Rakyat akan terus menerima peserta didik baru pada tahun ajaran berikutnya.

Menurut dia, tanpa dukungan lahan tambahan, kapasitas ruang belajar tidak akan mampu menampung kebutuhan siswa yang terus bertambah.

Baca juga: Pemprov Lampung evaluasi Sekolah Rakyat pastikan berjalan optimal

Atas dasar tersebut, pihaknya akan membicarakan persoalan itu dengan Kementerian Sosial (Kemensos) guna menyiapkan lahan yang sesuai untuk pengembangan sekolah.

Ia mengakui penyediaan lahan minimal seluas lima hektare di wilayah Kota Cirebon, cukup sulit direalisasikan karena keterbatasan ruang terbuka.

“Di Cirebon ini tidak akan bisa menyiapkan lahan seluas minimal lima hektare,” katanya.

Sebagai alternatif, ia menyebut lahan di sekitar Kabupaten Majalengka dapat menjadi opsi pengembangan, dengan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Ia menuturkan penyediaan lahan menjadi prioritas pemerintah daerah, khususnya Pemprov Jawa Barat, sehingga diperlukan sinergisitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Ia juga mengungkapkan kondisi serupa terjadi di sekitar 20 lokasi di Jawa Barat, terutama di wilayah perkotaan yang rata-rata mengalami kesulitan mencari lahan.

“Jadi ini tidak ada kata lain, provinsi harus bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) atau kabupaten setempat,” katanya.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Cirebon Arif Kurniawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VIII DPR RI, yang melihat langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat di daerah itu.

Ia menjelaskan sejak awal persoalan utama pengembangan Sekolah Rakyat di Cirebon adalah keterbatasan lahan, sementara saat ini sekolah tersebut menampung 75 siswa.

“Kami berharap ada dukungan pusat dan provinsi untuk penyediaan lahan yang lebih representatif,” katanya.

Baca juga: Anggota DPR dorong program MBG jangkau Sekolah Rakyat di Cirebon

Baca juga: Kementerian PU percepat bangun Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 1

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.