Kemenko PMK: Biaya hidup tinggi jadi faktor keluarga tahan punya anak

...Kita ingin masyarakat mampu merencanakan kehidupan keluarga secara matang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan biaya hidup dan pendidikan yang tinggi jadi salah satu faktor keluarga di Indonesia menahan diri untuk memiliki anak.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengemukakan, edukasi tentang perencanaan kehidupan berkeluarga sejak awal perlu dilakukan secara masif untuk mengatasi hal tersebut.

"Kita ingin masyarakat mampu merencanakan kehidupan keluarga secara matang, termasuk menentukan jumlah anak yang diinginkan sesuai dengan kesiapan masing-masing. Saat ini, bahkan banyak studi menunjukkan kecenderungan pasangan yang memilih memiliki anak lebih sedikit. Hal ini sangat bisa dipahami karena biaya hidup dan pendidikan yang semakin tinggi, serta tantangan dalam membesarkan anak yang tidak mudah," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Kondisi tersebut, menurut Woro, secara tidak langsung menjadi faktor pengendali kelahiran secara alamiah, yang menyebabkan banyak keluarga Indonesia memutuskan untuk menahan diri atau menunda memiliki keturunan.

"Artinya, tanpa menggunakan alat kontrasepsi pun, banyak keluarga sudah menahan diri karena pertimbangan ekonomi dan sosial. Selain itu, kita juga melihat fenomena generasi sandwich, di mana seseorang harus mengurus anak sekaligus orang tua. Situasi ini membuat banyak orang berpikir ulang untuk menikah atau memiliki anak," paparnya.

Woro juga menyoroti fakta lain yang perlu dicermati di Indonesia, yakni angka perkawinan yang menurun dan angka perceraian yang meningkat, yang menunjukkan bahwa membentuk keluarga kini dipandang sebagai sesuatu yang penuh risiko dan tantangan.

"Kepemilikan rumah yang semakin sulit, jam kerja yang panjang, dan tingkat kelelahan yang tinggi juga turut memengaruhi keputusan untuk memiliki anak," ujar dia.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah, karena jika angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) terus menurun hingga berada di bawah angka dua, maka Indonesia akan semakin cepat memasuki fase aging population atau populasi menua.

"Saat ini saja, proporsi penduduk lansia sudah mencapai sekitar 12 persen. Padahal, 10 persen saja sudah dikategorikan sebagai masyarakat menua. Ke depan, pada tahun 2045, penduduk lansia diproyeksikan mencapai sekitar 20 persen dari total penduduk," ucap Woro.

Oleh karena itu, menurutnya, pembangunan kependudukan menjadi dasar yang sangat penting karena struktur demografi yang diproyeksikan hari ini akan menentukan program apa yang harus disiapkan oleh pemerintah ke depan.

"Persiapan menuju masyarakat menua tidak bisa dilakukan secara mendadak. Kita harus mulai sekarang menyiapkan layanan lansia yang terpadu, memastikan lansia tetap sehat, bermartabat, dan produktif," kata Woro.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain