"Ini untuk melindungi bapak-bapak nelayan. Mari kita bantu untuk meningkatkan penerimaan negara," kata Susi Pudjiastuti di kantor KKP, Jakarta, Rabu.
Menteri Susi pada Rabu ini telah menerima perwakilan sejumlah nelayan yang menyampaikan sejumlah keluh-kesah, kesan, dan komentar terkait kebijakan KKP selama ini.
Dia juga mengingatkan kenaikan PHP yang dinilai masih dalam batas wajar itu tidak pernah terjadi selama belasan tahun.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengingatkan pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperhatikan nelayan yang merupakan aktor penting penyediaan protein bangsa.
"Sebagai aktor penting, selayaknya Pemerintah memberikan politik pengakuan dalam bentuk skema perlindungan dan pemberdayaan," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Jumat (29/1).
Abdul Halim juga mengingatkan UUD 1945 mengamanahkan kepada Presiden dan DPR Republik Indonesia untuk memastikan bahwa Pasal 28A-J tentang Hak Asasi Manusia diperoleh oleh seluruh warga negara, tidak terkecuali nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam skala kecil.
Selain itu, ujar dia, jaminan risiko usaha dan jiwa, serta pemberian subsidi kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam merupakan kewajiban Negara yang dicerminkan baik melalui alokasi APBN di pusat maupun melalui alokasi APBD di daerah.
Sebagaimana diwartakan, akselerasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan tradisional dan anggota keluarganya di berbagai daerah dinilai esensial guna meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan di Tanah Air.
"Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan pemerintah bahwa kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan berada di lampu kuning," kata Wakil Sekretaris Jenderal KNTI Niko Amrullah.
Untuk itu, ujar dia, perlu strategi jangka pendek untuk menjaga keberlanjutan penghidupan nelayan dan produksi pangan perikanan nasional sambil menunggu realisasi program jangka menengah dan panjang.
Ia menyebutkan, strategi jangka pendek yang dimaksudkan adalah dengan mengakselerasi penyaluran KUR hingga ke nelayan skala kecil atau tradisional, yang juga diimbangi dengan pendampingan dalam proses akses dan pengurusannya di desa-desa nelayan.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
