Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong pemerintah mengantisipasi potensi gangguan pasokan minyak mentah akibat meningkatnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz, menyusul eskalasi konflik Amerika Serikat, Iran, dan Israel.
Menurut Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan, Selat Hormuz merupakan jalur distribusi energi strategis dunia sehingga gejolak di kawasan tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak global.
Kondisi itu dinilai dapat menekan APBN, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah dan bahan bakar minyak.
“Gejolak di Selat Hormuz bukan hanya isu geopolitik regional tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap harga minyak dunia. Jika harga minyak melonjak tajam, maka tekanan terhadap APBN kita akan semakin besar terutama karena nilai impor yang tinggi dan juga adanya kompensasi energi,” ujarnya.
Ia menegaskan kenaikan harga minyak mentah tidak hanya berdampak pada fiskal negara, tetapi juga berpotensi menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor.
“Saat ini ketergantungan pada energi fosil dari sumber impor membuat ruang fiskal kita mudah tertekan ketika terjadi krisis global. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan saya selalu sampaikan bahwa ketahanan energi harus menjadi agenda strategis yang sejajar dengan ketahanan nasional,” tegasnya.
Eddy menyebut penguatan ketahanan energi sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kemandirian energi nasional melalui percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.
“Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan serta memaksimalkan potensi energi domestik. Dalam konteks krisis global seperti sekarang, arah kebijakan tersebut terbukti semakin relevan,” katanya.
Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar di sektor panas bumi, tenaga surya, hidro, dan bioenergi yang perlu dioptimalkan melalui percepatan investasi dan reformasi regulasi guna mengurangi ketergantungan impor minyak.
“Setiap kali terjadi konflik di Timur Tengah, kita selalu dihantui kekhawatiran soal harga minyak. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transformasi energi. Ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional,” ujarnya.
Selain strategi jangka menengah dan panjang, Eddy juga mendorong langkah antisipatif jangka pendek, termasuk penguatan cadangan energi nasional untuk meredam dampak lonjakan harga minyak global terhadap APBN dan masyarakat.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa gejolak global tidak langsung membebani masyarakat. Kebijakan fiskal dan energi harus disinergikan agar tekanan eksternal dapat diredam,” ujar dia menutup.
Baca juga: Waket MPR: RI gabung Dewan Perdamaian Gaza sejalan politik bebas-aktif
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Kepuasan 79 persen bukti Prabowo "on the track"
Baca juga: Pimpinan MPR tegaskan pentingnya RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
