Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi menilai program makan bergizi gratis (MBG) dapat memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sekaligus tetap berjalan selaras dengan aturan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan secara formal kebijakan tersebut tetap memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi pendidikan, namun perlu didukung desain fiskal yang tepat.

"Persoalannya bukan pada tujuan programnya, karena makan bergizi jelas penting bagi pembangunan manusia, tetapi bagaimana penempatannya dalam struktur anggaran agar tetap mendukung fungsi pendidikan secara optimal," kata Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia menilai program gizi memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kualitas pembelajaran karena kondisi kesehatan dan asupan gizi peserta didik berpengaruh terhadap konsentrasi serta kemampuan kognitif.

"Anak-anak dengan asupan gizi yang cukup cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih baik. Dalam jangka panjang, ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menegaskan alokasi MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan yang tetap dijaga sesuai amanat konstitusi.

Menurut Yusuf, dalam konteks fiskal yang ruangnya relatif terbatas, pengelolaan prioritas menjadi penting agar penguatan program gizi berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas belanja pendidikan inti seperti penguatan guru dan sarana sekolah.

"Dalam situasi fiskal yang tidak sepenuhnya longgar, pengelolaan prioritas menjadi penting agar program gizi berjalan efektif tanpa mengurangi fokus pada peningkatan mutu pendidikan," tuturnya.

Ia menambahkan program tersebut perlu dirancang sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang terintegrasi sehingga bersifat komplementer, bukan substitusi bagi belanja pendidikan.

Yusuf juga menyebut praktik di sejumlah negara menunjukkan program makan sekolah yang berhasil umumnya didukung skema pembiayaan lintas sektor dan koordinasi antarkementerian.

Pendekatan tersebut memungkinkan program gizi berjalan berkelanjutan sekaligus memperkuat efektivitas anggaran pendidikan tanpa mengurangi fokus pada peningkatan mutu pembelajaran.

Ia menilai integrasi program gizi dengan sektor pertanian domestik juga dapat menciptakan efek pengganda ekonomi melalui peningkatan permintaan produk pangan lokal.

Dengan desain pembiayaan yang jelas dan berorientasi jangka panjang, lanjut dia, MBG dapat menjadi investasi strategis dalam peningkatan kualitas modal manusia.

Sementara itu, pemerintah sebelumnya menegaskan anggaran pendidikan 2026 telah disepakati pemerintah bersama DPR dan Badan Anggaran DPR dan tidak dikurangi akibat program MBG.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan seluruh program pendidikan strategis seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar tetap berjalan, disertai penguatan akses melalui sekolah rakyat serta renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun.

Ia juga menyampaikan pemerintah menaikkan insentif guru menjadi Rp400.000 serta tunjangan guru non-ASN dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada 2025 sebagai bagian dari penguatan sektor pendidikan.

Baca juga: Akademisi: Masyarakat perlu terlibat aktif awasi Program MBG

Baca juga: MBG dinilai perkuat ketahanan pangan hingga tingkat desa

Baca juga: Kemendikdasmen tegaskan kenaikan anggaran pendidikan tidak potong MBG

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.