Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana meminta program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) versi Jakarta tidak mengganggu anggaran bantuan sosial (bansos) lainnya, khususnya pada bidang yang sama.

"Pemprov DKI harus memastikan bahwa anggarannya tersedia dan tidak akan mengganggu penyaluran bansos lainnya," kata Justin di Jakarta, Senin.

Menurut dia, saat ini sejumlah bansos pendidikan sudah diberikan kepada pelajar dan mahasiswa di Jakarta melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP plus) dan juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Kedua program tersebut kata Justin, sudah membantu masyarakat terutama mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan secara gratis.

Untuk itu, Justin berharap program LPDP versi Jakarta yang akan digulirkan pada 2027, tidak mengganggu program yang sudah ada.

Baca juga: DBH dipangkas, tapi Pramono tetap upayakan LPDP khusus DKI terwujud

"Ada juga bansos terkait pendidikan, yaitu KJP plus dan KJMU yang harus terus diberikan kepada para pelajar serta mahasiswa yang berhak untuk menerima manfaatnya. Ini sangat membantu para pelajar yang kondisi ekonomi tidak baik dan berkaitan dengan masa depan pendidikannya," ujarnya.

Justin menambahkan bahwa pihaknya mendukung adanya program LPDP Jakarta, asalkan tidak memotong dana atau anggaran bansos pendidikan yang sudah berjalan baik.

"Jadi, intinya jangan sampai pemberian LPDP dari Pemprov DKI Jakarta ini nantinya memotong bansos-bansos tersebut," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan program beasiswa LPDP versi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mulai berjalan pada 2027.

"Salah satu yang betul-betul saya ingin canangkan adalah mempunyai LPDP Jakarta. Apakah bisa? Saya yakin bisa," kata Pramono saat silaturahmi dan buka puasa bersama jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta serta para kepala sekolah di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (26/2).

Baca juga: Rano minta penerima LPDP kembali untuk bangun Jakarta dan Indonesia

Pramono mengatakan pihaknya sudah mulai membahas rencana tersebut secara lebih detail, termasuk bertemu dengan pimpinan LPDP nasional untuk mencari skema yang tepat agar Jakarta memiliki program beasiswa sendiri.

"Tiga hari yang lalu saya didampingi Bu Nana (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana) menerima direktur atau yang paling tinggi di LPDP, Pak Dwi Larso. Kami sudah mulai berbicara lebih detail," kata Pramono.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.