Beijing (ANTARA) - Sidang parlemen "Dua Sesi" China akan membicarakan persoalan ekonomi termasuk cara untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri.
"Tahun ini, kami akan tetap menjadikan perluasan konsumsi domestik sebagai titik tumpu strategis dan mendorong pembangunan pasar domestik yang lebih kuat," kata Juru Bicara Kongres Rakyat Nasional atau National People's Congress China (NPC) Lou Qinjian dalam konferensi pers di Balai Agung Rakyat, Beijing, China, Rabu.
Konferensi pers itu dilangsungkan sehari sebelum sidang parlemen tahunan China, yang lazim disebut "Dua Sesi" (Liang Hui), di Beijing. Sidang parlemen itu disebut "Dua Sesi" karena menggabungkan sidang badan penasihat politik Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) dan badan legislasi NPC.
Sepanjang tahun 2025, diketahui total penjualan ritel di China mencapai 50 triliun RMB (sekitar Rp113.658 triliun) atau naik 3,7 persen. Angka tersebut menyumbang 52 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) China pada 2025.
Persoalannya, Indeks Harga Konsumen (CPI) 2015 berkisar 0,0 persen yang menunjukkan harga cenderung stabil bahkan mengalami deflasi (penurunan harga) untuk pangan dan energi, yang menunjukkan tidak meningkatnya permintaan terhadap pasokan barang.
"Di satu sisi, kami akan memperluas pasokan barang konsumsi dan layanan berkualitas, meningkatkan mutu konsumsi jasa yang menguntungkan masyarakat, mempercepat titik pertumbuhan baru konsumsi jasa, mengoptimalkan kebijakan tukar tambah barang, menciptakan lingkungan konsumsi berstandar internasional, seperti kegiatan 'Belanja di China'," tambah Lou Qinjian.
Baca juga: China undang jurnalis meliput "Dua Sesi"
Di sisi lain, Lou Qinjian mengungkapkan Pemerintah China berupaya mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas tinggi serta menyusun dan melaksanakan rencana peningkatan pendapatan penduduk kota dan desa untuk memperkuat daya beli masyarakat.
Pemerintah China juga akan secara bertahap memajukan pemerataan layanan publik dasar, menyempurnakan sistem jaminan pendidikan, penitipan anak, layanan lansia, serta perlindungan kesehatan demi mengurangi kekhawatiran masyarakat yang dapat mengurangi niat masyarakat untuk berbelanja.
Selain membahas cara untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, sidang NPC yang berlangsung pada 5-12 Maret 2026 itu juga memiliki 11 agenda.
Agenda pertama ialah memeriksa laporan kerja pemerintah; agenda kedua, memeriksa rancangan garis besar Rencana Lima Tahun ke-15 untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial; agenda ketiga, meninjau laporan tentang pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi nasional dan sosial 2025 dan rancangan pembangunan 2026; dan agenda keempat, meninjau laporan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah tahun 2025 serta rancangan anggaran pusat dan daerah tahun 2026.
Kemudian, agenda kelima akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Lingkungan dan Ekologi; agenda keenam, membahas RUU Persatuan dan Kemajuan Etnis; agenda ketujuh, membahas RUU Perencanaan Pembangunan Nasional; agenda kedelapan, membahas laporan kerja Komite Tetap NPC; agenda kesembilan, membahas laporan kerja Mahkamah Agung; agenda kesepuluh, membahas laporan kerja Kejaksaan Agung; serta agenda kesebelas, membahas laporan kerja pembuatan UU.
Baca juga: Partai oposisi desak PM Takaichi redakan ketegangan Jepang--China
Sementara itu, terkait CPPCC, anggotanya bukanlah politisi melainkan perwakilan masyarakat, seperti pengusaha, kelompok agama, perwakilan etnis minoritas hingga selebritas, yang totalnya berjumlah hingga 2.078 orang.
CPPCC sendiri tidak punya otoritas membuat UU, tetapi hanya dapat memberikan saran serta menjadi sumber gagasan dan perekat sosial. CPPCC memberikan saran kepada parlemen China, yakni NPC.
Kemudian, NPC merupakan badan parlemen berisi para politisi yang dipilih melalui pemilihan umum dari provinsi dan wilayah di China dan berbagai departemen pemerintahan. Anggota NPC dipanggil sebagai "deputi" dengan masa jabatan selama lima tahun.
Terdapat 2.773 anggota NPC yang melapor untuk hadir dalam sidang. Para deputi NPC itu bekerja paruh waktu dan menjadi saluran bagi masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
NPC juga memiliki Komite Pusat (Central Committe) yang terdiri atas 152 anggota berkedudukan di Beijing sebagai "mesin" yang menjalankan roda pemerintahan dan legislatif sehari-hari. Mereka bekerja sepanjang tahun untuk memastikan negara terus berjalan.
Tugas dari komite tetap itu ialah membuat dan mengawasi hukum, mengawasi jalannya pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan pejabat negara, mengambil keputusan atas isu penting, menangani urusan internal deputi NPC, menjalankan diplomasi parlemen, hingga memimpin komite-komite khusus.
Berdasarkan konstitusi China sejak 15 September 1954, Kongres NPC menjadi momen terpenting dan tertinggi dalam politik domestik China.
Baca juga: Sidang pleno PKC tetapkan jenderal pangkat kedua tertinggi di China
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
