Jakarta (ANTARA) - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintahannya terbuka dengan masukan dan saran dari seluruh pihak, terkait kebijakan luar negeri di tengah eskalasi konflik internasional yang sedang memanas.
Hal ini menurut dia, menunjukkan unsur demokrasi di tatanan pemerintahan hidup sehingga seluruh masyarakat, termasuk mantan presiden sekalipun dapat memberikan pandangan dan idenya untuk negara.
Pernyataan ini dikatakan Bawono merujuk pada pertemuan Prabowo Subianto dengan mantap presiden dan wakil presiden Indonesia di Istana Negara, Selasa (3/3).
"Ini merupakan sebuah bentuk keterbukaan sikap dari Presiden Prabowo dalam menerima saran masukan berbagai pihak terkait perkembangan situasi geopolitik dunia terkini akibat konflik militer Amerika Serikat - Israel - Iran," kata Bawono kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menurut Bawono, sikap keterbukaan semacam ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo membangun komunikasi secara inklusif dan transparan antara para presiden pendahulunya.
Tidak hanya kepada presiden pendahulu, metode seperti ini sebelumnya juga sempat dilakukan Prabowo yakni dengan mengundang seluruh mantan menteri luar negeri ke Istana Negara.
Upaya ini, menurut Bawono, membuktikan bahwa Prabowo ingin memastikan seluruh kebijakan luar negeri yang diambil tetap tegak berpijak pada kepentingan nasional serta nilai-nilai kemanusiaan global.
Dengan adanya metode diskusi dengan para pemimpin pendahulu ini, Bawono yakni Prabowo dan jajaran pemerintahannya akan menerima banyak pandangan dan pertimbangan untuk menciptakan langkah politik luar negeri yang strategis dan menguntungkan bangsa.
Baca juga: Seskab: Presiden Prabowo undang langsung pendahulunya ke Istana
Baca juga: Prabowo bahas posisi RI di BoP usai serangan sepihak AS-Israel ke Iran
Baca juga: Prabowo diskusi bahas eskalasi di Teluk dan dampaknya buat Indonesia
Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.