Upaya pemerintah daerah bisa berjalan maksimal, tentu membutuhkan dukungan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri,
Jakarta (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bertemu dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni untuk memperkuat koordinasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib, dan akuntabel.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis, tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien.
Dalam siaran pers, dia menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, memperkuat disiplin pelaksanaan anggaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah agar lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
Pemerintah provinsi membutuhkan dukungan pembinaan dan pendampingan dari Kemendagri agar dapat meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah guna mendorong kemandirian fiskal Papua Barat.
Baca juga: Kemendagri Gelar Rekordas pengelolaan keuangan daerah
“Upaya pemerintah daerah bisa berjalan maksimal, tentu membutuhkan dukungan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Menurut dia, Kemendagri akan terus memberikan pembinaan, pendampingan teknis, serta penguatan kebijakan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Gubernur Papua Barat serahkan DPA Rp4,45 triliun untuk 48 OPD
Dalam pertemuan itu, Gubernur Papua Barat didampingi Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere, Plt Kepala Bappeda Charlie Heatubun, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bondan Santoso, Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Samoel Aronggear, serta Kepala Badan Penghubung Papua Barat Erik Ayatanoi.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.