Jakarta (ANTARA) - Di tengah perdebatan panjang tentang krisis iklim selama ini, perhatian kita hampir selalu tertuju ke hutan tropis, emisi sektor industri, dan kendaraan bermotor di jalan raya.

Jarang sekali kita menoleh ke dasar laut dangkal, tempat hamparan lamun tumbuh. Padahal, di sanalah tersimpan potensi karbon yang tidak kecil bagi masa depan Indonesia.

Lamun, atau seagrass, adalah tumbuhan berbunga yang hidup sepenuhnya di laut dangkal. Lamun bukan alga, bukan pula rumput liar tak berguna. Lamun membentuk padang luas yang bekerja diam-diam menyerap dan menyimpan karbon dalam biomassa dan sedimen di bawahnya.

Data yang disampaikan tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan potensi simpanan karbon lamun Indonesia berkisar 0,26 hingga 0,55 gigaton CO₂ ekuivalen. Angka ini bukan sekadar menunjukkan statistik ilmiah. Ia menunjukkan pula ukuran konkret dari kontribusi ekosistem pesisir terhadap upaya mitigasi perubahan iklim.

Sebagai pembanding, total emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2019 mencapai 1,84 gigaton CO₂ ekuivalen. Data itu berdasar laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Artinya, potensi karbon yang tersimpan di padang lamun dapat setara dengan sekitar seperempat, hingga hampir sepertiga emisi tahunan nasional.

Jika kita serius hendak menurunkan emisi, maka menjaga ekosistem yang sudah menyimpan karbon secara alami jauh lebih bijak daripada membiarkannya rusak, lalu mencari solusi teknologi yang mahal.

Karbon biru

Lamun termasuk dalam kategori karbon biru, bersama mangrove dan rawa asin. Istilah karbon biru merujuk pada karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut. Dalam konteks negara kepulauan, seperti Indonesia, karbon biru seharusnya menjadi pilar strategis kebijakan iklim.

Hanya saja, realitas kebijakan iklim kita sejauh ini masih berat sebelah. Perhatian besar tercurah pada sektor kehutanan dan energi, sementara sektor kelautan kerap berada di pinggiran diskursus. Seolah-olah solusi iklim hanya bisa tumbuh di darat.

Padahal, secara geografis, Indonesia adalah negara maritim. Luas wilayah lautnya, bahkan lebih besar daripada daratannya. Mengabaikan karbon biru berarti mengabaikan identitas ekologis bangsa sendiri.

Padang lamun menyimpan karbon, bukan hanya di daun dan batangnya, tetapi terutama di sedimen yang terakumulasi selama puluhan, hingga ratusan tahun. Ketika ekosistem ini terganggu, karbon yang tersimpan bisa terlepas kembali ke atmosfer.

Reklamasi pesisir, pencemaran, dan sedimentasi akibat kerusakan hulu sungai menjadi ancaman nyata padang lamun, sekarang ini. Aktivitas-aktivitas tersebut bukan sekadar mengubah bentang alam, tetapi juga berpotensi membalikkan fungsi lamun dari penyerap karbon menjadi sumber emisi.

Kenaikan suhu permukaan laut akibat perubahan iklim global juga memperberat tekanan terhadap padang lamun. Lamun membutuhkan cahaya dan kondisi perairan yang relatif stabil. Ketika suhu meningkat dan kualitas air menurun, daya tahan ekosistem ini melemah.

Ironisnya, di tengah ancaman tersebut, data tentang luas dan kondisi lamun di negeri ini masih belum terpetakan dengan baik. Perbedaan estimasi luas padang lamun yang kita miliki menunjukkan bahwa inventarisasi belum sepenuhnya solid. Tanpa data yang presisi, kebijakan akan berjalan dalam ketidakpastian.

Padahal, dalam dokumen komitmen iklim nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), sektor kelautan mulai diperhitungkan. Di sinilah pentingnya riset yang berkelanjutan terkait lamun.

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.