Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi dan misi kepala daerah dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Hal ini penting dilakukan agar arah pembangunan daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional," kata Ribka di Jayapura, Jumat.
Menurut Ribka, setiap kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah menyampaikan visi dan misi pembangunan daerah.
"Pada Kamis (5/3) saya menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Papua, di mana dalam kegiatan tersebut mengingatkan agar RPJMD provinsi, kabupaten, kota dan nasional harus sinkron sehingga tidak ada tumpang tindih," ujarnya.
Baca juga: Kemendagri tekankan sinkronisasi rencana pembangunan Papua dan nasional
Dia menjelaskan pihaknya menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.
"Koordinasi yang baik dinilai diperlukan agar pelaksanaan Musrenbang di daerah dapat berjalan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya berharap kementerian dan lembaga terkait dapat hadir dalam Musrenbang di daerah, khususnya pada Musrenbang tingkat provinsi.
Menurut dia, dengan kehadiran tersebut kementerian dan lembaga dapat langsung memonitor serta melihat berbagai kendala di lapangan, sehingga bersama-sama mengawal dan mendukung pembangunan di daerah.
"Apalagi Pemprov Papua saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, di antaranya tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, rendahnya kapasitas fiskal daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang masih terbatas," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah daerah didorong untuk melakukan transformasi dan percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis.
"Salah satunya pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua perlu menjadi perhatian utama melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat," katanya.
Baca juga: Wamendagri: Musrenbang Otsus di Papua harus tuntas Maret 2026
Baca juga: Wamendagri: Sinkronkan perencanaan daerah demi capai emisi nol bersih
Baca juga: Kemendagri-KemenPU targetkan pusat pemerintahan DOB Papua selesai 2028
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
