Menteri PPN tekankan penguatan tata kelola informasi geospasial

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penguatan tata kelola informasi geospasial merupakan fondasi penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memastikan akurasi perencanaan pembangunan nasional.

Menteri PPN dalam pertemuan dengan Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial (BIG) Mohammad Arief Syafii menyebutkan tantangan pemetaan ke depan akan semakin kompleks dan tidak terbatas pada pemetaan permukaan.

“Pemetaan itu bukan hanya pemetaan permukaan saja. Ke depan harus sampai pemetaan bawah tanah, pemetaan bawah air. Kita harus memikirkan visi BIG sebagai institusi yang menjaga keamanan dan kedaulatan dari sisi pemetaan. Jadi jangan berhenti di sini,” ujar Rachmat Pambudy dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan tersebut, Rachmat Pambudy juga menegaskan pentingnya kemandirian teknologi dalam pengelolaan data geospasial nasional yang mendukung BIG menjadi pusat rujukan nasional dalam data spasial.

Menurut dia, Indonesia tak bisa lagi mengandalkan pihak lain untuk memasok peralatan yang berhubungan dengan keamanan dan kedaulatan.

“Sensor, konduktor, chip, itu harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai petanya bagus, tetapi chip-nya bisa dibobol dari belakang. Itu tidak ada gunanya. BIG ini harus menjadi pusat peta masyarakat Indonesia. Kalau ingin peta, datang ke BIG. Data yang bersifat peta, datang ke BIG. Dengan demikian kalian menjadi center of excellence dan benar-benar memegang satu peta Indonesia,” ucap dia.

BIG sendiri telah memusatkan seluruh proses produksi peta dasar ke dalam fasilitas Integrated Map Production Center. Skema baru tersebut memastikan seluruh data akan berada pada server terpusat dan dikelola dengan pengamanan ketat.

Terkait implementasi kebijakan Satu Peta, kata Arief Syafii, diperlukan adanya satu referensi data nasional.

“Operator akan bekerja melalui sistem, sehingga data tidak akan dipindahkan secara fisik. Pengambilan data di lapangan sudah menerapkan mekanisme pengawalan dan sinkronisasi ke data center. Satu data ini akan memitigasi munculnya konflik kebijakan. Peta dasar harus menjadi referensi bersama bagi seluruh kementerian/lembaga,” ungkap Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG.

Dengan sistem yang terintegrasi, aman, dan akurat, diharapkan kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia (SDI) dapat semakin efektif mendukung perencanaan pembangunan, mengurangi tumpang tindih perizinan, serta memperkuat kedaulatan data nasional.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.