"Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga elpiji naik dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar,"
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengharapkan pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat agar perekonomian nasional tetap stabil di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikan JK usai acara buka puasa dan Shalat Tarawih bersama pengurus dan anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (6/3).
Dikutip dari keterangannya pada Sabtu, JK menilai konflik di Timur Tengah (Timteng) berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi Indonesia, terutama terkait kenaikan harga energi dan beban subsidi pemerintah.
Ia mengatakan eskalasi konflik internasional akan memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji yang pada akhirnya meningkatkan beban subsidi negara.
"Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga elpiji naik dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar," katanya.
Ia juga mengingatkan konflik yang berlangsung lama dapat mengganggu pasokan energi nasional. Menurutnya, stok BBM Indonesia relatif terbatas sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah.
"Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis," ujarnya.
Selain dampak ekonomi, JK juga menilai Indonesia perlu memiliki sikap politik yang jelas terhadap konflik internasional tersebut. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia dinilai perlu menunjukkan posisi diplomatik yang tegas.
Ia menyebut pemerintah dapat memanfaatkan peran Indonesia dalam forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik dan perdamaian.
JK juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, khususnya terkait pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian global.
Menurutnya, pemerintah perlu menentukan prioritas belanja negara agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
"Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar," katanya.
Ia mengingatkan jika pengeluaran negara tidak dikendalikan, risiko tekanan terhadap perekonomian nasional dapat meningkat, bahkan berpotensi mempengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia.
Dalam kesempatan itu, JK juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar. Ia menilai kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi penerimaan negara agar sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi dasar tetap menjadi prioritas.
Baca juga: JK: Perdamaian dunia butuh keadilan dan penguasaan teknologi
Baca juga: JK ajak masjid baca Qunut Nazilah doakan perdamaian dunia
Baca juga: SBY, Jokowi hingga Jusuf Kalla tiba di Istana penuhi undangan Prabowo
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
