Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak mengingatkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memverifikasi data mengenai kemiskinan karena data akurat akan menjadi dasar pada pengambilan kebijakan yang tepat dalam pengentasannya.

"Hal penting yang tidak boleh diabaikan oleh Kemensos adalah verifikasi atau validasi data kemiskinan yang harus akurat," kata Deding kepada pers di Jakarta, Kamis.

Dia menyatakan, Kemensos selaku "leading sector" dalam kebijakan pengentasan kemiskinan harus memiliki data yang valid dalam hal jumlah kemiskinan. Karena data yang benar akan mendukung perencanaan yang benar dan perencanaan yang benar juga bisa menghasilkan sasaran pengentasan kemiskinan yang tepat.

"Tetapi kalau data saja tidak valid, bagaimana mungkin kita bisa berharap target pengentasan kemiskinan dapat sesuai sasaran," katanya.

Apalagi Komisi VIII DPR telah menyetujui alokasi anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp1,7 triliun dalam APBN 2016. "Oleh sebab itu kami tentu meminta Kemensos dan kementerian atau instansi lainnya harus memiliki sumber data yang tepat dan sama dalam pengentasan kemiskinan supaya hasilnya maksimal," kata Deding Ishak.

Pada bagian lain, Deding Ishak memberikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa selama tahun 2015 baik dalam merumuskan dan mengimplementasikan program-program unggulan pemberantasan kemiskinan maupun dalam penyerapan anggaran.

"Menurut kami Menteri Khofifah telah bekerja dengan responsif dan proaktif," kata Deding seusai rapat kerja antara Komisi VIII dengan Mensos Khofifah di Gedung DPR Jakarta, Selasa (16/2).

Deding menunjukan program-program unggulan Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta dalam program-program rehabilitasi sosial. Program-program sosial itu telah berjalan baik.

Selain itu, Deding mengatakan, Mensos Khofifah juga tanggap dalam menyikapi persoalan-persoalan sosial lainnya, seperti merehabilitas kelompok-kelompok masyarakat eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) atau juga memberikan pelatihan bagi eks PSK (Pekerja Seks Komersial).

"Karena inilah persoalan-persoalan sosial yang riil dihadapi oleh masyarakat. Persoalan-persoalan inilah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah dalam hal ini Mensos. Oleh sebab itu, dengan kinerja Mensos yang responsif dan proaktif, tentu kami selaku mitra kerjanya memberikan apresiasi," ujarnya.

Selain dalam hal pelaksanaan program-program unggulan, Deding juga mengapresiasi serapan anggaran Kemensos tahun 2015 yang mencapai 94,14 persen atau sebesar Rp21,1 triliun dari Rp22,4 triliun yang dianggarkan.

"Hal ini juga menunjukan bahwa Kemensos berhasil melakukan serapan anggaran yang maksimal karena banyak kementerian yang serapan anggarannya di bawah 90 persen, bahkan di bawah 80 persen," katanya.

Pewarta: Sri Muryono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016