Jakarta (ANTARA) - Indonesia kerap merayakan hutan sebagai "gudang biodiversitas" dan "potensi ekonomi", tetapi masih jarang menatanya sebagai mesin kesejahteraan yang adil dan lestari.
Data resmi Kemenhut (2025), menunjukkan bahwa pada 2024 luas lahan berhutan Indonesia masih sekitar 95,5 juta hektare atau 51,1 persen daratan. Artinya, belum terlambat untuk menegaskan kembali orientasi pengelolaan hutan, bukan sekedar eksploitasi jangka pendek, namun pengelolaan bernilai tambah yang menjaga tutupan hutan, sekaligus untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
Jalan pragmatis yang telah ditempuh adalah dengan "mendomestikasi" komoditas hutan, terutama hasil hutan bukan kayu dan pohon rempah ke dalam sistem agroforestri, hutan tanaman rakyat, dan skema perhutanan sosial berbasis hak kelola masyarakat.
Dengan dukungan hilirisasi industri, standardisasi mutu, serta pembiayaan campuran yang inklusif, hutan tidak lagi berhenti sebagai potensi yang dikagumi, melainkan menjadi sumber produksi yang berkelanjutan. Kekayaan hayati, stok karbon, dan hak komunitas tetap terjaga, sementara nilai tambahnya tumbuh di tangan masyarakat sekitar hutan.
Salah satu ukuran paling sederhana tentang hutan adalah "warisan yang tak tergantikan", dalam bentuk endemisitas. Indonesia menyimpan angka yang mencengangkan, dimana ratusan spesies mamalia, burung, reptil, amfibi, dan ikan hidup hanya di negeri ini. Data resmi mencatat setidaknya 270 mamalia endemik, 386 burung, 328 reptil, 204 amfibi, dan 280 ikan. Angka-angka ini bukan sekadar kebanggaan biologis, melainkan warisan dan modal strategis global.
Ketika dunia berbicara tentang biodiversitas, Indonesia adalah episentrum. Kekayaan itu sekaligus amanah, sebagian besar mamalia endemik berstatus terancam, dan sejumlah ekosistem penting, seperti gambut, telah mengalami degradasi. Artinya, ekonomi dari alam hanya memberikan manfaat secara lestari bila ekologi dan tata kelolanya diperkuat bersamaan.
Selama komoditas hutan masih diposisikan sebagai "hasil pungut" dari alam liar, tanpa budi daya terukur, tanpa standar mutu, tanpa hilirisasi, maka nilai tambah akan tipis dan tekanan ekologis tetap tinggi. Kuncinya adalah menggeser pola dari wild extraction yang rapuh menuju sistem produksi berbasis agroforestri, hutan tanaman rakyat, dan perhutanan sosial, yang memungkinkan domestikasi komoditas, tanpa kehilangan fungsi ekologisnya.
Potensi ekonominya bukan hipotesis, namun skalanya sudah terlihat. Indonesia memasok sekitar 80 persen rotan dunia, dan ekspor rotan olahan tercatat ratusan juta dolar AS per tahun, tetapi sebagian besar bahan bakunya masih bersumber dari hutan alam. Pada komoditas resin, seperti kemenyan dan damar, nilai ekspor bahan mentah relatif rendah per ton, sementara ketika masuk tahap hilirisasi, misalnya menjadi minyak atsiri, nilainya bisa melonjak berkali lipat.
Di kelompok rempah-perkebunan, luas pala telah melampaui 280 ribu hektare dengan produksi puluhan ribu ton. Tanaman lada dan sagu juga menunjukkan skala produksi yang besar. Sementara gula dari aren, bahkan mencatat pertumbuhan ekspor yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa "basis produksi" sebenarnya sudah ada, yang kurang adalah penguatan pada nilai tambahnya.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
